Demokrasi Taishō adalah istilah yang mengacu pada periode dalam sejarah Jepang ketika Kekaisaran Jepang mengalami demokratisasi dan liberalisasi di berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, dan budaya. Periode ini dimulai seusai Perang Rusia-Jepang dan berlangsung hingga berakhirnya zaman Taishō di Jepang.
Para periode ini, demokratisasi berlangsung dengan adanya Gerakan Demokrasi Taishō (大正デモクラシー運動code: ja is deprecated ) dan pembentukan Sistem Seitō Naikaku (政党内閣制code: ja is deprecated ), yaitu sistem demokrasi perwakilan dan partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dapat membentuk kabinet.[1]
Istilah "Demokrasi Taishō" sering digunakan semenjak diterbitkannya buku "Sejarah Demokrasi Taishō (大正デモクラシー史code: ja is deprecated , Taishō demokurashii Shi)" karya Shinobu Seizaburō (1954).[2]
Warisan
Periode demokrasi ini walaupun berlangsung singkat menjadi cikal bakal perkembangan demokrasi di Jepang pasca Perang Dunia II. Pengalaman politikus yang berorganisir menjadi partai dan membentuk pemerintahan, walaupun masih ada celah, memberikan akar sejarah untuk sistem partai Jepang. Partai-partai konservatif seperti Partai Demokrat Liberal mewarisi mesin politik dan strategi elektoral dari Rikken Seiyūkai dan Rikken Minseitō.[3] Sementara partai sosialis seperti Partai Sosialis Jepang dibangun berdasarkan akar rumput dan pengalaman organisasi dari partai proletariat pra-perang, menduduki daerah-daerah yang memiliki basis kuat mendukung Shakai Taishuto seperti distrik Nankatsu pada beberapa dekade.[4]
"Budaya perselisihan" yang semarak pada tahun 1920-an dan 1930-an juga muncul kembali dengan penuh semangat di tahun-tahun awal pascaperang. Taktik organisasi, tuntutan atas martabat pekerja, dan pola protes yang terlihat dalam pemogokan besar pada periode antarperang diwarisi dan diciptakan kembali oleh gerakan buruh pascaperang yang kuat. Kelanjutan ini sangat kuat bahkan mengejutkan otoritas pendudukan Amerika Serikat yang tidak familiar dengan akar aktivisme buruh Jepang sebelum perang.[5] Warisan "demokrasi kekaisaran" juga dapat dilihat dalam konsensus nasional pascaperang yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat, di mana aspirasi masyarakat akan prestise dan kemakmuran nasional dialihkan dari ranah militer dan politik ke arena persaingan ekonomi.[6]
Referensi
↑Nihon no kin-gendaishi o dō miru ka. Iwanami Shoten. Iwanami Shinsho Henshūbu., 岩波書店. 岩波新書編集部. Tōkyō: Iwanami Shoten. 2010. hlm.81. ISBN978-4-00-431051-8. OCLC534643529. Pemeliharaan CS1: Lain-lain (link)
