Dalam sejarahnya, menteri perhubungan paling banyak diduduki oleh pejabat yang berlatarbelakang militer, yakni sebanyak 17 orang baik yang aktif pada saat menjabat maupun sudah purna-tugas (purnawirawan).
Di antara seluruh menteri, Djuanda Kartawidjaja menjadi pejabat yang sering ditunjuk sebagai menteri perhubungan, yakni sebanyak 7 kabinet yang berbeda. Walaupun ditunjuk di 7 kabinet yang berbeda, Djuanda Kartawidjaja bukan menteri perhubungan terlama menjabat, melainkan Rusmin Nuryadin yakni selama 7003364500000000000♠9tahun, 358hari (29 Maret 1978 – 21 Maret 1988)
Herling Laoh dan Frits Laoh adalah satu-satunya kakak beradik yang sama-sama pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Menteri Perhubungan petahana saat ini adalah Dudy Purwagandhi. Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia.[2][3]
↑Menhub ad interim, merangkap sebagai Perdana Menteri.
↑Menteri Perhubungan; didampingi Menteri Muda Asraruddin
↑Menteri Perhubungan; didampingi Menteri Muda A. S. de Rozari
123Masih berstatus sebagai Menteri Muda, cikal bakal Menteri definitif
12345Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi Dr. J. Leimena.
12Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kompartimen Maritim Mayjen KKO Ali Sadikin.
↑Pos dan telekomunikasi menjadi kementerian yang terpisah dari Menteri Perhubungan Darat, namun masih di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi Dr. J. Leimena.
↑Rusmin Nuryadin pensiun dari ABRI pada tahun 1985
↑Mengundurkan diri bersamaan dengan 13 menteri lainnya pada 20 Mei 1998 karena desakan Reformasi 1998
↑Diangkat kembali sebagai Menteri Perhubungan oleh Presiden B. J. Habibie
↑Agum Gumelar pensiun dari ABRI/TNI pada tahun 2000
↑Dinonaktifkan pada 24 Mei 2004 karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2004
↑Menhub ad interim, merangkap sebagai Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan[14]
↑"Indonesian Cabinet 1945–2001". Embassy of the Republic of Indonesia in London, United Kingdom. Diakses tanggal 8 Agustus 2025.
↑Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 15–23, ISBN 979-428-499-8.
↑"Sejarah Kementerian Hubungan". Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diakses tanggal 15 November 2018.
↑Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI[Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm.54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)