{{Infobox political party

| name              = Partai Demokrasi Indonesia
| native_name       = Partai Demokrasi Indonesia
| logo              = Logo of Indonesian Democratic Party.svg
| logo_size         = 200px
| logo_alt          = Logo of the political party, consisting of a bull (Indonesia: Bantengcode: id is deprecated ) inside of a red pentagon.
| colorcode         = red
| abbreviation      = PDI

| chairperson =

| secretary_general =

| founded           = 11 Januari 1973 (1973-01-11)
| dissolved         = 10 Januari 2003 (2003-01-10)

| merger =

| successor         = {{ubl| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P] |[[1][2]}}
| headquarters      = Jakarta, Indonesia
| student_wing      = 
| youth_wing        = 
| womens_wing       = 
| membership_year   = 
| membership        = 
| ideology          = Pancasila
Marhaenisme
Soekarnoisme
Sosialisme demokratis
Nasionalisme Indonesia
Progresivisme (mulai tahun 1990 dan seterusnya)
Faksi:
Murbaisme[3]
Anti-Komunisme
| position          = Kiri Tengah
Minoritas:
Sayap kiri
| country           = Indonesia
| blank1_title      = Nomor surat suara (1977–97)
| blank1            = 3

}}

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal Politik Negara lainnya Atlas
l b s

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang ada dari tahun 1973 hingga 2003. Partai ini merupakan salah satu dari dua partai politik legal di Indonesia selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto, yang lainnya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini didirikan sebagai hasil penggabungan beberapa partai nasionalis dan Kristen yang dipaksakan oleh pemerintah.

Latar belakang

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil penggabungan dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak.^[4] Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada zaman Orde Lama dalam hal ini posisinya adalah berseberangan dengan Partai Murba yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965. PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.

Perkembangan

Dengan berkembangya semangat rehabilitasi nama Soekarno yang merupakan "Proklamator dan juga pencetus Pancasila" maka pada masa kepemimpinan Soerjadi pada tahun 1986 mulailah diadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yaitu Megawati Soekarnoputri dan juga Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. Dalam pemilu 1987 PDI mendapatkan sambutan positif baik dari kaum Sukarnois (PNI) dan terutama juga golongan pemilih muda pemula.

Perpecahan

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 2-6 Desember 1993, Megawati terpilih dengan suara terbanyak (meraih 256 dari 305 suara cabang) sebagai Ketua Umum PDI mengalahkan Budi Hardjono. Namun, pemerintahan Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Pada tanggal 27 Juli 1996, Peristiwa 27 Juli, kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI dari pendukung Megawati, sehingga pada pemilu 1997 pemilih PDI menjadi kecil karena sebagian besar massanya berpindah pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih dikenal sebagai "Mega Bintang".

itu.^[5][1][6]

Referensi