Konstitusi Aljazair adalah hukum dasar tertinggi negara yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur kelembagaan negara. Konstitusi saat ini merupakan hasil amendemen tahun 2020, yang disahkan melalui referendum nasional pada 1 November 2020 dan mulai berlaku pada 7 November 2020.[1]
Konstitusi Aljazair pertama kali diratifikasi dalam sebuah referendum yang diadakan pada 8 September 1963 setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis.[2] Konstitusi ini menyatakan Aljazair sebagai negara satu partai yang diperintah oleh gerakan perlawanan sebelumnya, Front Pembebasan Nasional (FLN). Konstitusi tersebut kemudian ditangguhkan oleh kudeta militer tahun 1965. Setelah bertahun-tahun memerintah melalui keputusan eksekutif sebagai pemimpin Dewan Revolusi, Houari Boumédienne mengeluarkan konstitusi kedua pada tahun 1976, yang menekankan pentingnya sosialisme dan - secara formal - memulihkan keutamaan lembaga politik atas lembaga militer.[3] Konstitusi telah mengalami beberapa amendemen besar untuk menyesuaikan dengan perubahan politik dan sosial di negara tersebut, yang terbaru pada November 2020.[4]
