Konstitusi Burkina Faso adalah hukum dasar negara yang mengatur sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak-hak serta kewajiban warga negara Burkina Faso. Konstitusi disetujui melalui referendum pada 2 Juni 1991 dan secara resmi diadopsi pada 11 Juni 1991.[1]
Pada tahun 2015, Presiden Roch Marc Christian Kaboré berjanji untuk merevisi konstitusi tahun 1991. Revisi tersebut selesai pada tahun 2018. Salah satu ketentuannya melarang seseorang menjabat sebagai presiden lebih dari sepuluh tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak, serta menetapkan mekanisme pemakzulan presiden. Referendum untuk konstitusi Republik Kelima sempat secara keliru diumumkan akan digelar pada 24 Maret 2019, tetapi hingga kini belum pernah secara resmi dijadwalkan.[2]
Sejumlah hak juga dijamin dalam revisi tersebut, seperti akses terhadap air minum, perumahan layak, dan pengakuan atas hak untuk melakukan pembangkangan sipil. Referendum diperlukan karena partai-partai oposisi di Parlemen menolak mengesahkan rumusan baru tersebut.[3]
Pada 24 Januari 2022, menyusul kudeta militer, pihak militer mengumumkan melalui televisi bahwa Kaboré telah dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden.[4] Setelah pengumuman tersebut, militer menyatakan bahwa parlemen, pemerintah, dan konstitusi telah dibubarkan.[5] Pada 31 Januari, junta militer mengembalikan konstitusi dan menunjuk Paul-Henri Sandaogo Damiba sebagai presiden sementara.[6] Setelah kudeta kedua pada September 2022, kapten Ibrahim Traoré menangguhkan konstitusi.[7]
Pada Desember 2023, pemerintah mengadopsi rancangan revisi konstitusi baru, yang menurunkan status bahasa Prancis menjadi hanya bahasa kerja dan menghapuskan Mahkamah Agung Kehakiman yang mengadili tokoh-tokoh politik.[8] Pada Oktober 2024, Parlemen transisi menyetujui amendemen terhadap Konstitusi. Rancangan tersebut kemudian diajukan ke Dewan Konstitusi, sebelum akhirnya diundangkan oleh Presiden Ibrahim Traoré.[9] Pada 21 November 2024, Presiden transisi Ibrahim Traoré secara resmi mengundangkan undang-undang yang memuat revisi konstitusi, yang mulai berlaku pada 30 November 2024.[10]
