Konstitusi Gabon adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur, kewenangan, dan prinsip-prinsip fundamental negara Gabon. Konstitusi terbaru, yang diadopsi melalui referendum pada 16 November 2024,[1] menggantikan konstitusi sebelumnya dan menandai awal dari era baru pasca-kudeta militer 2023.[2]
Dokumen ini menetapkan sistem presidensial kuat, menghapus jabatan perdana menteri, memperkenalkan dua wakil presiden, serta menetapkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun dengan maksimal dua periode berturut-turut.[3] Selain itu, konstitusi ini memuat ketentuan yang membatasi pencalonan tokoh-tokoh tertentu, termasuk larangan bagi pasangan atau keturunan langsung presiden sebelumnya untuk mencalonkan diri, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara, pemisahan kekuasaan, dan prinsip-prinsip demokrasi yang diklaim sebagai dasar transisi menuju pemerintahan sipil.[4]
Sejarah
Pada 1959, di bawah kolonial Prancis, Gabon mengadopsi konstitusi pertamanya. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1960, konstitusi kedua diberlakukan tetapi segera ditangguhkan oleh Presiden Leon M’Ba.[5] Pada Februari 1961, sebuah konstitusi baru dengan sistem presidensial mulai berlaku. Konstitusi ini menetapkan kekuasaan eksekutif yang kuat pada presiden, termasuk hak membubarkan parlemen dan menyatakan keadaan darurat. Setelah kematian M’Ba pada 1967, Omar Bongo Ondimba menggantikannya dan pada 1968 Gabon menjadi negara satu partai melalui PDG. Bongo terpilih kembali dalam beberapa periode hingga 1986.[6]
Tekanan domestik dan internasional memaksa presiden menginisiasi konferensi nasional pada 1990 dan menerapkan konstitusi transisi pada Mei 1990. Konstitusi permanen baru diadopsi pada 26 Maret 1991, mengembalikan multipartai, memecah kekuasaan antar cabang pemerintahan, jaminan HAM, serta menciptakan Mahkamah Konstitusi dan Senat.[7] Sejak 1994, konstitusi mengalami beberapa amendemen, yakni amendemen 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2011, 2018, 2021, hingga 2023.
Setelah 56 tahun kepemimpinan Omar Bongo dan putranya, Ali Bongo, kudeta tahun 2023 membawa Gabon ke bawah pemerintahan militer.[8] Pada September 2024, rancangan konstitusi baru diserahkan kepada presiden transisi Brice Oligui Nguema.[9] Pada 16 November 2024, referendum dilakukan dengan hasil 91% rakyat mendukung dengan perkiraan jumlah pemilih sebesar 53%.[10] Pada tanggal 29 November, Mahkamah Konstitusi mengesahkan hasil referendum, yang secara definitif mengadopsi konstitusi.[11] Pada tanggal 19 Desember, konstitusi baru diumumkan oleh presiden.[12]
