Karier militer
Setamat Akmil, pada 1969 Ikasuma ditempatkan sebagai Komandan Pleton Batalyon Infanteri 134/Yudha Sakti Pekanbaru hingga 1972. Pada 1972, pangkatnya naik menjadi letnan satu dan menjadi komandan kompi di batalyon yang sama. Pada 1973, ia menjadi Pasi-2 Yonif 134/Yudha Sakti. Pada 1974 ia berpangkat kapten dan ditugaskan menjadi Pasie I/Intel Komando Distrik Militer 0312 Rengat, Riau. Pada 1976, ia dipindahkan menjadi Kepala Seksi Intel Komando Distrik Militer 0301 Pekanbaru.[3]
Pada 1977, Ikasuma dipromosikan menjadi Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer 032/Wirabraja dengan komandan Kolonel CZI Ali Geno yang bermarkas di Bukittinggi. Ia lalu naik pangkat menjadi mayor ketika masih di Korem. Pada 1980, ia menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti di Payakumbuh. Pada 1982, ia menjadi komandan di batalyon itu. Pada 1983, ia berpangkat kolonel.[3]
Pada 1983, Ikasuma mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan lulus 1984. Ia ditugaskan menjadi Staf Irdalah lalu menjadi Inspektur Muda Umum (Irdaum) di Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung.[3]
Ikasuma diminta Aspers Kodam III Siliwangi Kolonel Prastio untuk mengikuti Kursus Kekaryawanan karena Ikasuma diminta untuk menjadi Bupati Tanah Datar. Prastio meyakinkan Ikasuma untuk mendaftar agar rakyat lebih merasakan pengabdiannya dan bisa mendapatkan banyak pahala.[3]
Karier politik
Bupati Tanah Datar periode pertama
Pada September 1985, Ikasuma terpilih dan pada 26 September 1985 ia dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar. Pada 1 April 1989, Ikasuma dinobatkan oleh sukunya menjadi ninik mamak dengan gelar adat Datuak Gadang Batuah. Ia diperhelatkan bersama dengan Aminuzal Amin Datuak Rajo Batuah.[3]
Mengawali tugas sebagai bupati, Ikasuma dihadapkan pada tugas berat. Kabupaten Tanah Datar saat itu berada di peringkat terbawah dari 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Saat pelantikan, Gubernur Azwar Anas menantang Ikasuma untuk mengangkat kualitas daerah Tanah Datar sehingga dapat merebut kembali Parasamya Purnakarya Nugraha yang pernah diraih pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I. Pada 1989, Kabupaten Tanah Datar berhasil meraih kembali penghargaan tersebut. Penyerahan Pataka Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita IV dilakukan oleh Azwar Anas yang menjadi Menteri Perhubungan saat itu mewakili Presiden Republik Indonesia.[3]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar mengadakan Sidang Pleno Istimewa untuk menyambut penghargaan Parasamya Purnakraha Nugraha. Saat berpidato dalam sidang, Ikasuma menangis dan selama sepuluh menit berpidato ia tidak menyentuh naskah pidatonya. Ia mengaku hanya ingin bersama rakyat melihat daerah itu maju dan masyarakatnya hidup lebih baik dan sejahtera. Ia merasa belum cukup hanya meraih penghargaan saja walaupun sudah mampu mengangkat nama dan harga diri kabupatennya.[3]
Di antara tugas berat lain Ikasuma adalah kas uang pemerintah daerah nyaris kosong dan pasar ternak yang hanya terletak 25 meter dari ruang kerjanya. Ia lalu merelokasi pedagang ternak ke daerah pasar ternak yang lebih baik.[3]
Di masa pemerintahannya Ikasuma berhasil mengadakan acara besar yaitu sebagai tuan rumah Pekan Budaya IV Sumatera Barat dan Pekan Olahraga Daerah III Sumatera Barat. Untuk melaksanakan acara itu, ia bersama masyarakat dan ABRI berhasil membangun Gelanggang Olahraga Dang Tuanku. Dengan modal Rp10 juta, mereka berhasil membangun gedung bernilai 10 miliar yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Akbar Tanjung.[3]
Dalam buku biografi Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang, Abrar Yusra menulis bahwa Pekan Budaya IV Sumatera Barat tahun 1984 adalah pekan budaya paling meriah.[5]
Wartawan Hasril Chaniago mengenang Ikasuma Hamid sebagai sosok yang bersemangat dalam membangun daerahnya. Menurutnya, Ikasuma yang akrab dipanggil Pak Ika adalah orang yang kalem, agak pendiam, sedikit bicara, tetapi lebih banyak bekerja.[6]
Seusai sukses melaksanakan pekan budaya, Ikasuma mencanangkan Tanah Datar sebagai kabupaten Pertiwi atau singkatan dari pertanian, industri (kecil), dan pariwisata. Karena memiliki nilai ekonomi tinggi, ia menggalakkan penanaman kayu manis atau cassiavera dan budi daya enau (aren). Ikasuma menggagas program "Talam Tantano Batuah" atau singkatan dari Lintas Alam Hutan Wisata Istano Bukit Patah. Selama bertahun-tahun, acara tersebut sangat populer oleh pemuda pecinta alam di Sumatera Barat.[6]
Ikasuma mencanangkan pembangunan berbasis budaya. Untuk menguatkan kesatuan masyarakat yang tercabik-cabik sebagai akibat perubahan dari nagari menjadi desa, ia membentuk Yayasan Pembangunan Nagari di seluruh kabupaten. Yayasan ini dibentuknya untuk memotivasi masyarakat meningkatkan solidaritas menjaga adat dan budaya dengan menggerakkan pembangunan surau suku di setiap desa. Ikasuma juga berhasil menggerakkan kekuatan masyarakat sendiri untuk membangun dan memperbaiki ratusan rumah dalam rangka program Inpres Desa Tertinggal (IDT).[6]
Bupati Tanah Datar periode kedua
Setelah sukses pada periode pertama, Ikasuma kembali terpilih sebagai Bupati Tanah Datar dan dilantik oleh Gubernur Hasan Basri Durin pada 29 September 1990.[3]
Pada periode kedua menjabat, Ikasuma berhasil mengantarkan Kota Batusangkar meraih dua kali piala Adipura sebagai kota kecil terbersih di Indonesia. Pada 1994, kota ini meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha di bidang ketertiban lalu lintas dari presiden.[3]
Sepanjang Pelita IV dan V, Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Ikasuma Hamid berhasil meraih 500 lebih penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Pemerintahannya juga berhasil meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setiap tahun. Kabupaten Tanah Datar berhasil menjadi kabupaten pertama dari delapan kabupaten di Sumatera Barat yang mendapatkan PAD Rp1 miliar. Pada 1994/1995, PAD Tanah Datar menjadi Rp1,1 miliar.[3]
Kabupaten Tanah Datar mewakili Sumatera Barat bersama 25 kabupaten/kota lainnya di Indonesia ditetapkan menjadi pilot project percontohan ekonomi daerah. Kabupaten ini dinilai paling memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.[3]
Hasril Chaniago mengamati bahwa selama Ikasuma Hamid menjabat bupati, Ikasuma tidak pernah sekalipun diberitakan kabar miring. Ikasuma hidup bersahaja dan tidak banyak kehendak kepada stafnya. Menurut kepala bagian keuangannya, untuk perjalanan dinas ke Jakarta, Ikasuma hanya meminta uang Rp2,5 juta sesuai haknya dan tidak lebih.[3]
Selama menjabat, Ikasuma tidak pernah membawa orang luar menjadi ajudannya, kecuali seorang ajudan yang ia temukan di Kodim Tanah Datar ketika ia baru jadi bupati. Ajudan itu adalah bekas ajudannya ketika ia menjadi Komandan Batalyon Infanteri 131 Payakumbuh. Ikasuma mengorbitkan beberapa stafnya ke luar daerah seperti Sekretaris Daerah Muchtiar Muchtar menjadi Wali Kota Payakumbuh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lukman Gindo menjadi Wali Kota Padang Panjang dan mantan Sekretaris Daerah Nasrul Syahrun menjadi Bupati Padang Pariaman.[3]
Setelah selesai menjabat, Ikasuma menetap di kediamannya di Jalan Tanjung, Dangau Teduh, Lubuk Begalung, Padang. Setelah reformasi, ia diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris. Ia bertempat tinggal di Jatiwaringin, Jakarta.[3]
