Pada tanggal 15 Oktober 2025, pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melangsungkan penyerangan ke kampung Soanggama di distrik Homeyo, Intan Jaya, yang digunakan salah satu kesatuan wilayah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai markas. Penyerangan tersebut berhasil memukul mundur TPNPB dari Soanggama. Dalam penyerangan tersebut, 15 orang tewas termasuk anggota TPNPB dan warga sipil.
Satu detasemen dari Koops Habema mulai bergerak ke arah Soanggama pada tanggal 14 Oktober 2025. Menurut TNI-AD, markas TPNPB di Soanggama diduduki 30 orang anggota TPNPB.[6] Detasemen tersebut terdiri dari prajurit Yonif 500 dan Yonif 712 di bawah Satuan Tugas (Satgas) Rajawali II.[7] Sekitar pukul 5:30 pagi pada tanggal 15 Oktober, baku tembak mulai berlangsung dan terus sampai pukul 12:00 ketika anggota TPNPB mundur ke hutan sekeliling Soanggama. Menurut TNI-AD, detasemen tersebut berhasil menyita 1 pucuk senjata api dan sejumlah senjata dan amunisi lainnya.[6][8]
Setelah TPNPB mundur dari Soanggama, TNI-AD menetapkan Soanggama sebagai pos taktis untuk Koops Habema.[9]
Kelanjutan
Menurut TNI-AD, dalam baku tembak di Soanggama 14 orang anggota TPNPB terbunuh, termasuk 3 orang yang telah lama buron. Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengakui bahwa TNI-AD berhasil merebut Soanggama pada tanggal 16 Oktober, tapi menurutnya hanya 3 orang anggota TPNPB yang tewas sementara 12 orang korban tewas lainnya merupakan warga sipil.[10] Menurut Tim Mediasi Konflik yang didirikan Pemkab Intan Jaya, enam orang anggota TPNPB terbunuh dan sembilan orang warga sipil (termasuk beberapa orang yang salah diidentifikasi sebagai anggota TPNPB).[11] Dua orang anggota TPNPB diluar ini belakangan meninggal selama pengejaran TNI-AD, termasuk Undius Kogoya yang meninggal karena sakit pada tanggal 22 Oktober.[12]
Penduduk kampung Soanggama dipaksa mengungsi karena baku tembak yang berlangsung.[13] Ribuan penduduk Intan Jaya berdemonstrasi pada tanggal 28 Oktober di kantor bupati untuk menuntut investigasi atas pembunuhan warga sipil. Demonstran juga menuntut presiden Prabowo Subianto untuk menarik kesatuan militer non-organik dari Intan Jaya. Penyerangan tersebut dilabeli sebagai "Peristiwa Soanggama berdarah" oleh para demonstran.[14] Sejumlah pelajar asal Intan Jaya juga melaporkan penyerangan Soanggama sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ke kantor Komnas HAM di Jayapura.[15]Majelis Rakyat Papua mendesak dibukanya perundingan antara pemerintah dan TPNPB, dan meminta ada investigasi terkait tewasnya warga sipil.[16]
Catatan kaki
↑Berturut-turut klaim dari TPNPB, Pemkab Intan Jaya, dan TNI-AD.
↑Berturut-turut klaim dari Pemkab Intan Jaya dan TPNPB.