1) Masa jabatan Abbas sebagai Presiden berakhir 15 Januari 2009, sejak Aziz Duwaik diakui sebagai Presiden oleh pemerintahan Haniyah di Jalur Gaza, sedangkan Abbas diakui sebagai Presiden oleh Fayyad pemerintah di Tepi Barat dan semua negara bagian yang mengakui kemerdekaan Palestina, serta PBB.[4] Pada April 2014 ia diakui oleh Haniyeh dalam konteks Pemerintah Persatuan.[5]
Mahmoud Abbas (bahasa Arab:مَحْمُود عَبَّاسcode: ar is deprecated , translit.Maḥmūd ʿAbbās; lahir 26 Maret 1935), umumnya dikenal dengan kunya atau nom de guerreAbu Mazen (bahasa Arab:أَبُو مَازِنcode: ar is deprecated , ʾAbū Māzin) adalah Presiden Palestina dan Otoritas Nasional Palestina (PNA).[6] Dia telah menjadi ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak 11 November 2004, presiden PNA sejak 15 Januari 2005, dan presiden Negara Palestina sejak 8 Mei 2005. Abbas juga anggota partai Fatah dan terpilih sebagai ketua pada tahun 2009.
Abbas terpilih pada 9 Januari 2005 untuk menjabat sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina hingga 15 Januari 2009, tetapi memperpanjang masa jabatannya hingga pemilihan berikutnya pada 2010, mengutip konstitusi PLO, dan pada 16 Desember 2009 dipilih untuk menjabat tanpa batas waktu oleh Dewan Pusat PLO. Akibatnya, saingan utama Fatah, Hamas, pada awalnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengakui perpanjangan atau memandang Abbas sebagai presiden yang sah.[7][8][9] Namun, Abbas diakui secara internasional dalam posisinya dan Hamas dan Fatah melakukan banyak negosiasi pada tahun-tahun berikutnya,[10] yang mengarah pada kesepakatan pada April 2014 untuk Pemerintah Persatuan (yang berlangsung hingga Oktober 2016) dan pengakuan jabatannya oleh Hamas.[5] Abbas juga dipilih sebagai presiden Negara Palestina oleh Dewan Pusat PLO pada 23 November 2008,[1] posisi yang dipegangnya secara tidak resmi sejak 8 Mei 2005.[11]
Abbas lahir dan dibesarkan di Safet. Setamat sekolah dasar di kota itu, ia hijrah ke Suriah setelah perang tahun 1948. Ia melanjutkan sekolah menengah dan perguruan tinggi di kota Damaskus. Setelah tamat dari jurusan hukum Universitas Damaskus, ia mendirikan lembaga Palestina pertama pada tahun 1954 di Suriah. Inilah awal mula karier politiknya.
Sejak tahun 1983, ia menjadi anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta memimpin komite nasional dan internasional yang berkonsentrasi pada urusan organisasi non-pemerintah. Ia memulai kembali perundingan rahasia dengan pejabat Israel pada tahun 1989 lewat perantara Belanda. Ia tetap menjalankan aktivitas perundingan di balik pintu dengan Israel ketika dan pasca-Konferensi Madrid tahun 1991. Pasca Konferensi Madrid, ia dipercaya menjabat sebagai koordinator urusan perundingan. Ia meletakkan rencana dan pengarahan pada tim perunding Palestina.
Saat Pemimpin Otoritas Palestina Yasser Arafat membentuk lembaga perdana menteri, ia ditunjuk untuk menjabatnya tetapi mundur empat bulan kemudian (Juni2003-September 2003. Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PLO sepeninggal Yasser Arafat (11 November2004). Ia terpilih menjadi Presiden Palestina pada pemilu9 Januari2005 dengan 62,3 persen suara. Kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif 25 Januari2006 menghantarkan Ismail Haniya untuk posisi Perdana Menteri Palestina. Hamas yang semenjak awal perjuangannya menolak mengakui negara Israel membuat kesulitan posisinya, sehingga Abbas berniat menyelenggarakan sebuah referendum pada 31 Juli 2006 untuk menentukan perlu
↑Zigar, Mikhail; Asmolov, Grigory (17 January 2005). "Аббас на глиняных ногах"[Abbas has feet of clay]. Kommersant-Vlast (dalam bahasa Rusia). No.605. hlm.56. Diakses tanggal 26 January 2020.
Tanda bintang (*) menunjukkan pelaksana tugas/penjabat kepala negara yang sedang menjabat·Huruf miring menunjukkan kepala negara dari negara non-anggota PBB