Hubungan dengan Soka Gakkai

Komeito menganggap pengikut Soka Gakkai sebagai "konstituen elektoral penting",^[7] melihat sejarah mereka yang lahir dari Soka Gakkai dan secara formal berpisah dari organisasi keagamaan tersebut serta mengubah platform dan peraturan partai untuk mencerminkan "orientasi sekuler".^[8] Pengamat politik masih menganggap Komeito sebagai sayap politik Soka Gakkai,^{[9][10][11][12]} sementara kritikus partai menganggap hubungan Komeito dengan Soka Gakkai merupakan sebuah pelanggaran pemisahan agama dan negara yang diabadikan dalam Pasal 20 Konstitusi Jepang.^[13] Kepemimpinan dan pendanaan kedua kelompok tersebut saat ini dikatakan independen.^[8] Namun, Soka Gakkai dan Komeito dilaporkan sering melakukan pertemuan, di mana keduanya mendeskripsikan pertemuan keduanya sebagai informasional dan "terbuka untuk umum".^[7][14] Selain Soka Gakkai, banyak organisasi keagamaan di Jepang juga mendirikan partai politik sendiri, tetapi tidak ada organisasi agama yang lebih sukses mengembangkan sayap politiknya selain Soka Gakkai menurut ahli statistik Petter Lindgren.^[15]

Kebijakan luar negeri

Mengenai kebijakan luar negeri, Komeito beraspirasi untuk menghancurkan keperluan senjata nuklir dan keterlibatan Jepang di konflik bersenjata secara umum. Komeito mendukung untuk mempertahankan Aliansi Amerika Serikat-Jepang.^[16] Partai ini juga menganjurkan hubungan dekat antara Tiongkok dan Jepang. Menurut laporan yang dirilis oleh Foreign Policy pada 2021, "dari semua partai di Diet, Komeito memiliki dukungan yang kuat dan stabil dengan Tiongkok".^[17] Sikap pro-Tiongkok mereka bermula pada 1960an, tidak lama setelah Komeito berdiri. Dalam pendirian partai mereka, mereka mengadvokasikan untuk pengakuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT/PRC).^[18] Saat itu, hubungan Jepang dan Tiongkok dianggap sudah diselesaikan dengan pengakuan Republik Tiongkok (ROC) yang hanya menguasai Taiwan. Setelah berakhirnya Perang Pasifik, Chiang Kai-shek melakukan kebijakan "melawan kejahatan dengan kebaikan" (以德報怨), memperlakukan tahanan perang Jepang dengan baik dan berupaya memulangkan tahanan perang kembali. Ini merupakan perbandingan kontras dengan perlakuan Uni Soviet, di mana 55,000 tahanan perang Jepang dilaporkan mati di Siberia. Banyak politikus yang di antara mereka merupakan tahanan perang di Tiongkok merasa berterima kasih kepada Chiang dan sebagai hasilnya pemerintah Jepang tidak berinteraksi dengan pemerintah Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok. Supaya dapat berinteraksi dengan Jepang, Mao mengutus Liao Chengzhi untuk membangun hubungan diplomatik dengan Jepang.^[19]

Liao sangat fasih berbahasa Jepang, bahkan kemampuan bahasa Jepangnya bisa dinyatakan setara dengan warga Jepang setempat. Liao juga memiliki pemahaman luar biasa mengenai cara memengaruhi jiwa mereka. Upayanya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Jepang tidak hanya berhenti di melobi Partai Demokrat Liberal Jepang, tetapi juga berlanjut ke Soka Gakkai dan tokoh-tokoh terkait seperti Sawako Ariyoshi. Upaya Liao membuahkan hasil pada 1968 saat Presiden Soka Gakkai Daisaku Ikeda dihadapan 20,000 pengikut membacakan apa yang dikenal sebagai "Proposal Ikeda". Ia meminta agar pemerintah Jepang membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan berdialog dengan Partai Komunis Tiongkok, bahkan mengkritik Amerika Serikat yang melarang pemerintahan komunis Tiongkok masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "komplotan licik".^[16] Upaya perundingan antara ketua umum Komeito Yoshikatsu Takeiri dengan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai pada 1970an memainkan peran penting dalam normalisasi hubungan antara Tiongkok dan Jepang pada 1972.^[17] Partai tersebut telah menganjurkan kebijakan yang lebih ramah terhadap Tiongkok, dan telah menjaga komunikasi dengan negara tersebut bahkan pada saat hubungan antara kedua negara sedang tegang.^[17] Pada 2008, saat Presiden Hu Jintao mengunjungi Jepang, ia bertemu dengan Ikeda di mana ia memuji proposal 1968 yang dibacakan Ikeda.^[16]