Hubungan Papua Nugini dengan Taiwan merujuk pada hubungan bilateral antara Papua Nugini (secara resmi Negara Merdeka Papua Nugini, PNG) dan Taiwan (Republik Tiongkok, ROC). Meskipun PNG mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, kedua negara telah terlibat dalam perdagangan, kerja sama informal, dan pertukaran kantor perwakilan.
Sejarah
Papua Nugini menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1976, dan sejak saat itu mengakui RRT di bawah Kebijakan Satu Tiongkok.
Namun, pada Juli 1999, PNG secara singkat mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Pada 5 Juli 1999, Menteri Luar Negeri PNG saat itu, Roy Yaki, dan Menteri Luar Negeri Taiwan, Jason Hu, menandatangani komunike yang menyatakan bahwa PNG akan menjadi mitra diplomatik Taiwan ke-29.[1]
Tidak lama kemudian, politik domestik PNG berubah: Perdana Menteri Bill Skate menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri, dan pada tanggal 13 Juli 1999 Parlemen memilih Mekere Morauta sebagai perdana menteri baru. Pemerintah Morauta menganggap komunike tersebut tidak ditandatangani dengan stempel yang sah, dan menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak pernah secara resmi berlaku. PNG menegaskan kembali kebijakan Satu Tiongkok dan menyangkal bahwa aliansi diplomatiknya telah berubah.[1][2]
Sebelum dan sesudah peristiwa tahun 1999, Taiwan menjalin hubungan semi-resmi atau quasi-diplomatik dengan PNG:
Pada tahun 1989, Taiwan dan PNG menandatangani perjanjian perdagangan.[1]
Pada tahun 1990, Taiwan mendirikan kantor perdagangan di Port Moresby.[1]
Taiwan terlibat dalam misi bantuan pertanian, bantuan kemanusiaan darurat dalam kasus gempa bumi atau letusan gunung berapi di PNG.
Interaksi ini memungkinkan Taiwan untuk mempertahankan kehadiran operasional dan niat baik di PNG meskipun tidak mendapat pengakuan formal.
Kantor perwakilan dan misi perdagangan
Taiwan mempertahankan kehadirannya di Papua Nugini melalui Kantor Ekonomi Taipei di Papua Nugini, yang berlokasi di Port Moresby.[3] Kantor tersebut menangani urusan konsuler, hubungan perdagangan, kerja sama medis dan teknis, serta dukungan untuk warga negara Taiwan.[4]
PNG juga mengoperasikan Kantor Perdagangan Papua Nugini di Taiwan (Taipei) mulai tahun 2015. Namun, pada Januari 2023, PNG mengumumkan penutupan kantor perdagangan Taiwan, dengan alasan kesulitan keuangan jangka panjang dan manfaat ekonomi yang tidak mencukupi. Kantor tersebut dijadwalkan akan ditutup pada April 2023 dan digantikan oleh Kantor Ekonomi PNG Taipei di Port Moresby.[5][6]
Kementerian Luar Negeri PNG menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan masalah alokasi sumber daya dan tidak mencerminkan perubahan sikap politik terhadap Taiwan.[7][8]
Pemerintah Tiongkok menyambut baik keputusan penutupan PNG karena sesuai dengan prinsip Satu Tiongkok.[9]
Perdagangan dan kerja sama
Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal, perdagangan dan kerja sama antara PNG dan Taiwan telah terjadi di sektor-sektor seperti perikanan, energi, bantuan teknis, dan proyek-proyek kecil.
Sebagian pemerintah PNG memandang Taiwan sebagai mitra potensial dalam pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada keberhasilan Taiwan dalam teknologi, pertanian, dan infrastruktur, sebagaimana tercermin dalam konferensi pers tahun 1999 ketika Yaki dari PNG mengatakan bahwa melalui hubungan formal PNG berharap dapat memperoleh manfaat dari pengalaman pembangunan Taiwan.[1]
