Penggabungan kelompok partai kecil di parlemen

Dikarenakan pada pemilu 1999 belum diadakan parliamentary threshold sehingga partai dengan perolehan suara yang kecil dapat masuk ke DPR oleh sebab itu dibuatlah, peraturan tentang tata tertib yang mengatur berbagai hal mengenai tugas dan pembentukan fraksi di DPR.^[1]

Peraturan Tata tertib tersebut adalah bahwa sebuah fraksi dapat dibentuk oleh anggota dari satu, dua atau lebih partai politik hasil pemilu dengan syarat minimal mempunyai 10 anggota. Jika nantinya ada fraksi yang anggotanya kurang dari 10 orang, maka fraksi tersebut nantinya hanya memiliki hak-hak terbatas, yaitu tidak dapat mengajukan calon pimpinan dewan dari fraksinya, dan tidak dapat menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan yang mensyaratkan adanya unsur fraksi, kecuali dalam Komisi dan Sub Komisi.^[2]

Pada awal era Reformasi ada 9 Fraksi di DPR. Adapun partai yang membentuk fraksi sendiri adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, PBB, dan Fraksi TNI/Polri karena mempunyai lebih dari 10 orang anggota. Sedangkan ada juga fraksi yang terbentuk dari gabungan partai yaitu

• Fraksi Reformasi yang terdiri dari 41 anggota, yang terdiri dari 34 anggota Partai Amanat Nasional dan 7 anggota Partai Keadilan.
• Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) yang berjumlah 12 anggota yang merupakan gabungan 6 anggota dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), di mana masing-masing satu anggota dari Partai Nasional Indonesia (PNI) Massa Marhaen, PNI Front Marhaenis, Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Persatuan (PP)
• Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) yang berjumlah 9 anggota yang merupakan gabungan 5 orang dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PNU) dan masing-masing satu orang dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Daulat Rakyat (PDR), dan Masyumi.

Kemudian ada beberapa dari anggota PDKB dari empat anggota PDKB bergabung ke Fraksi PKB dan satu lagi masuk pada F-KKI.^[3]