Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen) adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^[1]

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (disingkat Sesjen). Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal pada Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. koordinasi kegiatan Kementerian;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi

Sekretariat Jenderal pada Kementerian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan atau memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan staf ahli terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. Bagian yang menangani fungsi perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, kepustakaan, penyusunan peraturan perundangundangan, dan layanan pengadaan barang/jasa, dapat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.^[1]

Daftar Sekretariat Jenderal

Referensi