Al-Hasani Wal Husaini Ibrahim/La Bunue, yang dicatat dalam sejarah sebagai Raja Wartabone I, merupakan seorang tokoh penguasa lokal di wilayah Gorontalo.[1]
Manifes Nasab Keluarga
Ibrahim/La Bunue merupakan putra langsung dari pernikahan antara Syarif Muhammad Ali bin Abdullah (yang memegang Gelar Adat Poggawa Bone) dengan seorang Sayyidah dari garis keturunan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid.
Pernikahan kedua orang tuanya tersebut menyatukan dua jalur silsilah Ahlul Bait di dalam diri Raja Wartabone I, yaitu:
Jalur Al-Hasani dari pihak ayah (melalui Syarif Muhammad Ali bin Abdullah).
Jalur Al-Husaini dari pihak ibu (melalui garis keturunan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid).
Saat ini, dokumentasi sejarah serta runtutan silsilah tersebut dirawat dan dijaga secara resmi oleh generasi penerus dari keluarga besar Wartabone.
Kedudukan Adat
Dalam tatanan adat di Gorontalo, kedudukan Raja Wartabone I memiliki peran dalam menjaga kesinambungan sejarah dan tatanan kekeluargaan di wilayah tersebut.
Silsilah dan Tatanan Adat Keluarga
Mansura Wartabone merupakan anak laki-laki tertua (kakak sulung) dari Jogugu Zakaria Wartabone. Berdasarkan tatanan adat feodal suku Gorontalo yang dijunjung tinggi oleh keluarga besar Wartabone, Mansura memiliki kedudukan hukum adat yang sangat sakral sebagai pemegang mandat kehormatan keluarga.
Menurut aturan tradisi setempat, kedudukan Mansura Wartabone selaku anak tertua tidak boleh dilangkahi (mopolonggala) dalam garis keturunan. Segala urusan internal keluarga, pembagian hak waris adat Suwawa, hingga pengambilan keputusan besar yang membawa nama dinasti keluarga harus menghormati hak kedudukannya terlebih dahulu.
Hal inilah yang mendasari pembagian peran yang ketat dalam keluarga besar Zakaria Wartabone:
Mansura Wartabone: Menjaga tatanan internal, hukum waris adat, serta marwah kehormatan dinasti utama keluarga di Suwawa.
Nani Wartabone: Bergerak di garis depan pergerakan massa rakyat, perjuangan militer, dan memimpin Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942.
Ajoeba Wartabone: Berfokus pada jalur birokrasi pemerintahan resmi, jurnalisme, dan diplomasi politik nasional.
