ENSIKLOPEDIA Cari Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat. Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia Politik Kerajaan Bahrain Politik BahrainBahrain Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan KetatanegaraanKerajaan Bahrain Konstitusi Hak Asasi Manusia Monarki Raja Hamad bin Isa al-Khalifah Kabinet Perdana Menteri Khalifah bin Sulman al-Khalifah Majelis Nasional Dewan Permusyawaratan Dewan Perwakilan Yudikatif Pemilihan umum Recent elections Umum: 2002200620102014 Referendum: 2001 (Piagam Aksi Nasional) Partai politik Politikus Pembagian administratif (kegubernuran) Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Misi diplomatik dari Bahrainke Bahrain Hukum kebangsaan Paspor Persyaratan visa Topik terkait Simbol Nasional BenderaLambangLagu kebangsaan Militer Sejarah Negara lainnya Atlas lbs Politik Bahrain sejak tahun 2002 berbentuk Kerajaan konstitusional di mana Pemerintahan dibentuk oleh Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa al-Khalifah.[1] Kepala Pemerintahan sejak tahun 1971 dijabat oleh Perdana Menteri Pangeran Khalifah bin Sulman al-Khalifah dan Putra Mahkota Pangeran Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah, yang juga menjabat sebagai wakil komandan Angkatan Bersenjata Bahrain. Parlemen berbentuk bikameral, dengan Majelis Perwakilan dipilih dalam Pemilihan Umum, dan Majelis Konsultasi (yang juga disebut Majelis Syura) yang ditunjuk langsung oleh raja. Referensi ↑ "Bahrain Tourist Information – Manama Guide". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-14. Diakses tanggal 10 Maret 2012. lbsPolitik Asia NegaraberdaulatAsia Tenggara Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timor Leste2 Vietnam Asia Timur Jepang Korea Selatan Korea Utara Mongolia Tiongkok Republik Tiongkok Asia Selatan Afganistan Bangladesh Bhutan India Maladewa Nepal Pakistan Sri Lanka Asia Tengah Kazakhstan3 Kirgizstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Asia Barat Armenia1 Azerbaijan1 Bahrain Siprus1 Georgia1 Irak Iran Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah Turki3 Uni Emirat Arab Yaman Lintas benua Mesir3 Rusia3 Negara denganpengakuan terbatas Abkhazia1 Republik Artsakh1 Ossetia Selatan1 Siprus Utara1 Republik Tiongkok Dependensi danwilayah lain Kepulauan Cocos (Keeling) Hong Kong Makau Pulau Natal Wilayah Samudra Hindia Britania 1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua. Basis data pengawasan otoritas: Nasional Israel