ENSIKLOPEDIA Cari Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat. Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia Politik Nepal Politik NepalNepal Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan KetatanegaraanNepal Konstitusi Kewajiban dan Hak Mendasar HAM Pemerintah Presiden: Bidhya Devi Bhandari Wakil Presiden: Nanda Bahadur Pun Eksekutif: Perdana Menteri: Khadga Prasad Oli Dewan Menteri: Oli II Layanan Sipil Sekretaris Kabinet Parlemen Federal: Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Krishna Bahadur Mahara Majelis Nasional Ketua: Ganesh Prasad Timilsina Pengadilan: Mahkamah Agung Hakim Agung Nepal: Gopal Parajuli Pengadilan Distrik Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Partai Politik Pemilihan Umum terakhir Presidensial: 20082015 Nasional: 200820132017 Provinsi: 2017 Lokal: 2017 FederalismePembagian Administratif Provinsi Pemerintah Provinsi Majelis Provinsi Gubernur Kepala Menteri Pemerintah Lokal Distrik Kota Kota Pedesaan Hubungan Luar Negeri Menteri Luar Negeri Misi Diplomatik dari Nepalke Nepal Paspor Persyaratan Visa Topik Berkaitan Gerakan Demokrasi Perang Sipil Negara lainnya Atlas lbs Politik Nepal berbentuk republik dengan Sistem multipartai. Saat ini, posisi Presiden Nepal sebagai (kepala negara) dijabat oleh Bidhya Devi Bhandari. Posisi Perdana Menteri sebagai (kepala pemerintahan) dijabat oleh Khadga Prasad Oli. Eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, sementara itu legislatif ditangani oleh Parlemen. Hingga 28 Mei 2008, Nepal menganut sistem Kerajaan konstitusional. Pada saat itu, konstitusi mengubah Majelis Konstituante Nepal Pertama yang membuat negara ini menjadi republik.[1] Economist Intelligence Unit memberikan Nepal dengan peringkat "rezim hibrida" pada tahun 2016.[2] Referensi ↑ Nepal's monarchy abolished, republic declared Diarsipkan 31 May 2008 di Wayback Machine. AFP, 28 May 2008 ↑ solutions, EIU digital. "Democracy Index 2016 - The Economist Intelligence Unit". www.eiu.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 December 2017. lbsPolitik di AsiaNegaraberdaulatAsia Tenggara Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timor Leste2 Vietnam Asia Timur Jepang Korea Selatan Korea Utara Mongolia Tiongkok Republik Tiongkok Asia Selatan Afganistan Bangladesh Bhutan India Maladewa Nepal Pakistan Sri Lanka Asia Tengah Kazakhstan3 Kirgizstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Asia Barat Armenia1 Azerbaijan1 Bahrain Siprus1 Georgia1 Irak Iran Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah Turki3 Uni Emirat Arab Yaman Lintas benua Mesir3 Rusia3 Negara denganpengakuan terbatas Abkhazia1 Republik Artsakh1 Ossetia Selatan1 Siprus Utara1 Republik Tiongkok Dependensi danwilayah lain Kepulauan Cocos (Keeling) Hong Kong Makau Pulau Natal Wilayah Samudra Hindia Britania 1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua. Basis data pengawasan otoritas NasionalAmerika SerikatIsraelLain-lainYale LUX