ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Politik Qatar

Qatar

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Qatar
Konstitusi
Monarki Emir Tamim bin Hamad al-Tsani
Kabinet Perdana Menteri Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani
Majelis Konsultasi
Pemilihan Umum Pemilu Terakhir Legislative: berikutnya Municipal: 2007 2011 2015 Referendum: 2003 (konstitusi) Politisi
Pembagian Administratif (Kota-Kota)
Hubungan Luar Negeri Menteri Luar Negeri Misi Diplomasi dari Qatar untuk Qatar Hukum Kewarganegaraan Paspor Persyaratan Visa
Topik Berhubungan Simbol Nasional Bendera Lambang Lagu Kebangsaan Militer Sejarah
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Qatar menggunakan sistem Kerajaan mutlak atau Kerajaan konstitusional dengan Amir yang berperan sebagai Kepala negara dan Kepala pemerintahan. Sejak Referendum 2003, Qatar menjadi negara Kerajaan konstitusional. Hukum Syariat Islam menjadi dasar legislasi Qatar sesuai dengan konstitusi Qatar.

Asia Tenggara	Brunei Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timor Leste² Vietnam
Asia Timur	Jepang Korea Selatan Korea Utara Mongolia Tiongkok Republik Tiongkok
Asia Selatan	Afganistan Bangladesh Bhutan India Maladewa Nepal Pakistan Sri Lanka
Asia Tengah	Kazakhstan³ Kirgizstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan
Asia Barat	Armenia¹ Azerbaijan¹ Bahrain Siprus¹ Georgia¹ Irak Iran Israel Yordania Kuwait Lebanon Oman Palestina Qatar Arab Saudi Suriah Turki³ Uni Emirat Arab Yaman
Lintas benua	Mesir³ Rusia³

Dependensi dan
wilayah lain

¹ Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. ² Terkadang dimasukkan ke Oseania. ³ Negara lintas benua.

Basis data pengawasan otoritas: Nasional	Israel

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1