Uni Emirat Arab (UEA)

Uni Emirat Arab adalah monarki konstitusional semi-presidensial federal yang terdiri dari 7 keamiran, masing-masing dipimpin oleh penguasa absolut. Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri dipilih oleh Dewan Tertinggi Federal, yang terdiri dari penguasa ketujuh keamiran. Namun, dalam praktiknya, jabatan Presiden secara tradisional dijabat oleh Penguasa Abu Dhabi, sementara jabatan Wakil Presiden dan Perdana Menteri dijabat oleh Penguasa Dubai. Ketujuh keamiran di UAE adalah:

Malaysia

Malaysia adalah monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Di antara 13 negara bagian tersebut, 9 di antaranya dipimpin oleh raja-raja Melayu, yang secara kolektif membentuk Majelis Raja-raja untuk memilih Yang di-Pertuan Agong (Raja) dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Deputi Raja) untuk masa jabatan lima tahun melalui pemungutan suara rahasia. Posisi ini hingga saat ini secara de facto dirotasi di antara para penguasa negara bagian, awalnya berdasarkan senioritas. Sembilan negara bagian Melayu adalah:

Catatan: Monarki Negeri Sembilan sendiri bersifat elektif.

India dan Pakistan

Kekaisaran India yang dikuasai Britania Raya merdeka pada tahun 1947 dan menjadi Dominion India dan Uni Pakistan. Pada tahun 1950, India menjadi Republik India, pada tahun 1956 Pakistan menjadi Republik Islam Pakistan, dan pada tahun 1971 provinsi Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan untuk menjadi Bangladesh. Negara-negara kesultanan hanya terdapat di negara-negara modern India dan Pakistan, dan bukan Bangladesh. Wilayah kerajaan (princely state) yang merupakan negara vasal Britania Raya memiliki tingkat kekuasaan dan otonomi tertentu selama masa pemerintahan Britania Raya di India. Wilayah kerajaan tersebut telah bergabung dengan India dan Pakistan yang baru merdeka antara tahun 1947 dan 1975 (mayoritas negara-negara tersebut bergabung dengan India atau Pakistan pada tahun 1948), dan mantan raja-raja wilayah kerajaan yang bergabung sebelum tahun 1971 di India dan sebelum tahun 1972 di Pakistan menjadi penguasa simbolis yang menerima dana kerajaan dan awalnya mempertahankan status, hak istimewa, dan otonomi mereka. Selama masa ini, wilayah-wilayah kerajaan di India digabungkan ke dalam serikat, masing-masing dipimpin oleh mantan pangeran penguasa dengan gelar Rajpramukh (pemimpin penguasa), setara dengan gubernur negara bagian.^[2]

Pada tahun 1956, jabatan Rajpramukh dihapuskan dan federasi-federasi dibubarkan, sehingga bekas wilayah tersebut menjadi bagian dari negara-negara bagian India. Negara-negara bagian yang bergabung dengan Pakistan mempertahankan statusnya hingga diundangkannya konstitusi baru pada tahun 1956, ketika sebagian besar menjadi bagian dari provinsi Pakistan Barat; beberapa bekas negara bagian mempertahankan otonomi mereka hingga tahun 1969 ketika mereka sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Pakistan. Pemerintah India secara resmi mencabut pengakuan terhadap keluarga-keluarga kerajaan pada tahun 1971, diikuti oleh Pemerintah Pakistan pada tahun 1972, di mana gelar, otonomi, dan dana kerajaan mereka dicabut. Saat ini, para penguasa di bekas wilayah kerajaan tersebut hanyalah figur simbolis yang menjalankan peran seremonial.

Indonesia

Indonesia adalah sebuah republik, namun beberapa provinsi atau kabupaten masih mempertahankan sistem monarki mereka sendiri. Meskipun demikian, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki wewenang administratif yang sebenarnya, sementara yang lainnya hanya memiliki makna budaya.

Monarki Administratif (dengan otoritas administratif yang sebenarnya)

• Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Daerah Istimewa Yogyakarta
• Kadipaten Pakualaman, sebuah wilayah bagian kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Monarki Seremonial (hanya memiliki makna budaya, simbolis, atau historis)

Filipina

Meskipun Filipina adalah sebuah republik, wilayah Filipina Selatan tetap mempertahankan tradisi monarki mereka dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Adat Tahun 1997.

• Kesultanan Sulu
• Kesultanan Maguindanao
• Konfederasi Lanao