Era modern awal
Pada bulan Oktober 1526, Garcia Jofre de Loaísa, pelaut dan peneliti Spanyol, adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau tersebut.[6][7][8][9]
Pulau ini digunakan sebagai tempat pertahanan oleh orang-orang Talaud ketika diserang oleh Kesultanan Sulu.[10]
Pulau ini terkena wabah kolera pada tahun 1885, menyebabkan ratusan penduduk pindah ke Pulau Karakelang.[11]
Pada tahun 1895, E. J. Jellesma, penduduk Oud Manado, mengunjungi Miangas untuk memuji penduduk dan kapiten laut karena menolak bendera Spanyol. Jellesma memberi mereka medali dan bendera Belanda. Bersama Jellesma adalah Pendeta Kroll, yang membaptis 254 penduduk sebagai Protestan. Setelah kunjungan Jellesma, seorang asisten residen Tahuna dan Pendeta Pannings mengunjungi pulau itu pada bulan April dan Oktober 1909.[12]
Kasus Pulau Palmas
Menurut Perjanjian Paris, wilayah Filipina adalah semua wilayah dalam kotak geografis yang luas. Miangas terletak di dalam batas selatan kotak. Pada 21 Januari 1906, Jenderal Leonard Wood, Gubernur Jenderal Moro, secara resmi mengunjungi pulau itu untuk pertama kalinya.[13][14] Ia menemukan bendera Belanda berkibar di sana dan pulau itu diklaim sebagai bagian dari Hindia Belanda.[15] Ketika Wood kembali ke Zamboanga, dia melaporkannya ke Sekretaris Militer Amerika Serikat, pada 26 Januari 1906. Pemerintah Amerika Serikat menyerahkan masalah tersebut ke Belanda melalui kedutaan mereka di Den Haag pada 31 Maret 1906. Pada 17 Oktober 1906 Kementerian Luar Negeri Belanda menjawab dengan alasan mengapa pulau itu dimasukkan ke dalam Hindia Belanda.[16] Pada tanggal 23 Januari 1925, Belanda dan Amerika Serikat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Permanen, di bawah arbiter tunggal Max Huber dari Swiss.[14][17] Pada 4 April 1928 Huber memutuskan bahwa pulau itu "secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah Belanda".[18][19][20]
Dilaporkan pada tahun 2003 bahwa anggota kongres Filipina Harry Roque berpendapat bahwa Spanyol tidak dapat secara legal menyerahkan Palmas atau bagian mana pun dari Filipina ke Amerika Serikat karena orang Filipina telah mendirikan Republik Filipina pada 12 Juni 1898 sebelum Perjanjian Paris ditandatangani pada 10 Desember 1898.[21]
Pasca kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 4 Juli 1956, Indonesia dan Filipina menandatangani Perjanjian Keimigrasian Antara Republik Filipina dan Republik Indonesia, yang mengizinkan penduduk perbatasan di Sangihe, Talaud , Nunukan, Balut, dan Sarangani, yang memiliki laissez-passer, melintasi perbatasan untuk berdagang, mengunjungi keluarga, beribadah, dan berwisata. Pada tanggal 16 September 1965, Jusuf Ronodipuro dari Indonesia dan Leon T. Garcia dari Filipina menandatangani Arahan dan Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Keimigrasian tentang Pengaturan Repatriasi dan Pelintasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Filipina, untuk memperjelas kesepakatan yang pertama, menjadikan Marore, Miangas, Mabila, dan Balut sebagai pos pemeriksaan.[22]
Pada tahun 1972, pulau ini dilanda tsunami, dan akibatnya 90 kepala keluarga dipindahkan oleh pemerintah ke Kabupaten Bolaang-Mongondow.[11]
Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menolak jalur pelayaran dari Miangas ke Davao (bagian dari Filipina). Pada tahun yang sama, Sekretaris Desa Miangas Jhonlyi Awala meninggal akibat pemukulan di tangan Kapolsek Miangas. Sekitar 200 orang, berpakaian hitam, berdemonstrasi untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas kematian yang tidak masuk akal dan pengabaian pulau itu oleh negara Indonesia. Mereka menurunkan bendera Indonesia di dermaga Miangas dan malah mengibarkan bendera Filipina. Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut, yang datang dari Manado, meredakan situasi.[23]
Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Otoritas Pariwisata Filipina pada Februari 2009 menerbitkan peta yang memasukkan Miangas ke dalam wilayah Filipina.[24]
Sebuah monumen bernama Monumen Patung Santiago dibangun dan diresmikan di pulau ini pada tahun 2009 untuk mengenang Santiago yang mempertahankan pulau tersebut dari penjajahan Belanda.[10][25][26] Pada tahun 2011, pulau ini dapat dicapai dengan kapal yang dioperasikan oleh Pelni.[27]
Pada tahun 2014, baik pemerintah Filipina maupun Indonesia secara resmi mendemarkasi perbatasan laut mereka, dengan Miangas diakui sebagai bagian dari perairan Indonesia.[28]
Mulai 12 Maret 2017, penerbangan dari Manado melayani pulau ini seminggu sekali. Penerbangan yang dioperasikan oleh Wings Air mendarat di Bandara Miangas setiap hari Minggu.[29]
