↑Secara lebih informal, rentang waktu sejarah ini merujuk pada zaman Rattanakosin di Thailand. Istilah Rattanakosin dapat juga merujuk pada Thailand modern semenjak Bangkok menjadi ibukota.
↑Bermula dari Perjanjian Bowring pada tahun 1855, nama negara merujuk pada julukan "Kerajaan Siam" dalam perjanjian antarnegara.[1]
↑Dari tahun 1925 hingga 1932, didirikan sebuah dewan legislatif yang disebut Dewan Tertinggi Negara Siam, meskipun tidak memiliki kekuasaan legislatif.
↑1800 (Lieberman)/Permulaan abad ke-19(Baker-Phongpaichit).
Kerajaan Rattanakosin (bahasa Thai:อาณาจักรรัตนโกสินทร์code: th is deprecated , IPA:[āːnāːt͡ɕàk ráttanákōːsǐn]) atau sering disebut Kerajaan Siam juga Kerajaan Bangkok adalah pusat kekuatan tradisional keempat dalam Sejarah Thailand. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1782 dengan pendirian Bangkok sebagai ibu kota menggantikan Thonburi.
Kerajaan memerintah berdasarkan sistem Mandala. Sistem ini memungkinkan kekuasaan lokal yang tinggi dengan kerajaan memiliki pengaruh dan efektivitas kekuasaan atas wilayahnya. Pada masa jayanya di rentang tahun 1805 hingga 1812, kerajaan ini terdiri dari 25 entitas politik, mulai dari kadipaten-kadipaten dan kepangeranan hingga persemakmuran dan kerajaan-kerajaan. Jangkauan terjauhnya sampai menjangkau Negara-negara Shan, Yunnan selatan, Laos, Kamboja, bagian utara Si Rat Malai dan Kawthoung. Pendiri Rattanakosin adalah Raja Rama I dari Dinasti Chakri. Setengah pertama masa kekuasaannya Sang Raja ditandai dengan penguatan kekuatan Siam di pusat daratan Asia Tenggara juga penanda pertandingan dan peperangan atas penguasaan wilayah melawan kekuatan saingannya, yaitu Burma dan Vietnam. Masa yang kedua menjadi masa keterlibatan kekuatan kolonial Prancis dan Inggris menjajah negara-negara tetangga sehingga Rattanakosin menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu mempertahankan kedaulatannya secara mandiri.
Secara internal, kerajaan ini berkembang menjadi negara bangsa, absolut, dengan batas-batas yang ditentukan dari hubungan dengan bangsa Barat. Periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan terpusat pada raja, penghapusan kontrol tenaga kerja, peralihan ke ekonomi agraris, perluasan kendali atas negara-negara bawahan yang jauh, penciptaan identitas nasional tunggal, dan munculnya kelas menengah perkotaan. Namun demikian, gagalnya perwujudan reformasi demokrasi berujung pada meletusnya Revolusi Siam 1932 dan pendirian kerajaan konstitusional.
↑Lieberman, Victor (2003). Strange Parallels: Volume 1, Integration on the Mainland: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830 (Studies in Comparative World History) (Edisi Kindle). Cambridge University Press. ISBN978-0521800860.
12Baker, Chris; Phongpaichit, Pasuk. A History of Thailand 4th edition. Cambridge University Press.
↑Lieberman, Victor (2003). Strange Parallels: Volume 1, Integration on the Mainland: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830 (Studies in Comparative World History) (Edisi Kindle). Cambridge University Press. hlm.295. ISBN978-0521800860. "Siam's population must have increased from c. 2,500,000 in 1600 to 4,000,000 in 1800."
.svg)
.svg)
