| Hak LGBT di Tiongkok |
|---|
 Letak Republik Rakyat Tiongkok |
| Aktivitas sesama jenis legal? | Legal sejak tahun 1997[1] |
|---|
| Transeksual | Legal setelah operasi ganti kelamin |
|---|
| Pengakuan pasangan sesama jenis | Tidak diakui |
|---|
| Adopsi anak oleh pasangan sesama jenis | Ilegal |
|---|
| Perlindungan dari diskriminasi | Tidak ada (lihat di bawah) |
|---|
Kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menghadapi tantangan hukum dan sosial yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBTQ. Meskipun aktivitas seksual sesama jenis baik oleh pria maupun wanita dianggap legal, pasangan sejenis saat ini tidak dapat menikah atau mengadopsi anak, dan rumah tangga yang dipimpin oleh pasangan tersebut tidak berhak atas perlindungan hukum yang sama seperti yang tersedia bagi pasangan heteroseksual. Tidak ada perlindungan anti-diskriminasi yang eksplisit bagi orang LGBTQ dalam sistem hukumnya, dan undang-undang kejahatan kebencian juga tidak mencakup orientasi seksual atau identitas gender.
Homoseksualitas dan homoerotisisme di Tiongkok telah didokumentasikan sejak zaman kuno. Diskriminasi historis terhadap homoseksualitas di sebagian besar wilayah tersebut termasuk larangan terhadap tindakan homoseksual yang diberlakukan oleh Genghis Khan di Kekaisaran Mongol, yang menjadikan homoseksualitas pria sebagai tindak pidana yang dihukum mati.[2][3] Sejak abad ke-17, pengadilan Dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu mulai menggunakan istilah jījiān (雞姦) untuk hubungan seks anal sesama jenis. Pada tahun 1740, sebuah dekret anti-homoseksual dikeluarkan, yang mendefinisikan hubungan seksual sesama jenis secara sukarela antara orang dewasa sebagai tindakan ilegal. Hukuman yang dijatuhkan konon meliputi satu bulan penjara dan 80 pukulan keras dengan tongkat bambu.[4]
Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang homoseksualitas di Tiongkok era Mao, menurut penulis Elaine Jeffreys, homoseksualitas tetap "dipandang sebagai bentuk dekadensi yang berasal dari masyarakat kapitalis."[5] Pada tahun 1980-an, topik homoseksualitas kembali muncul di ranah publik, dan sejak saat itu identitas serta komunitas gay semakin berkembang di mata publik. Namun, penelitian tersebut mencatat bahwa wacana publik di Tiongkok tampak tidak tertarik, dan paling banter, ambivalen terhadap homoseksualitas, dan sentimen tradisional mengenai kewajiban keluarga serta diskriminasi tetap menjadi faktor signifikan yang menghalangi orang-orang yang tertarik pada sesama jenis untuk terbuka (coming out).[6] Sejak akhir tahun 2010-an, pihak berwenang telah menghindari penayangan hubungan homoseksual di acara-acara TV.[7] Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping, tempat-tempat dan acara LGBTQ dipaksa tutup, dan aktivis hak LGBTQ menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat oleh sistem pengawasan massal negara.[8][9] PKT semakin menganggap advokasi LGBTQ sebagai pekerjaan "kekuatan asing."[10] Konten LGBTQ disensor. Penulis karya boys' love secara rutin ditangkap dan diadili secara pidana.[11][12]
Pada tahun 2025, Tiongkok memberikan suara menentang usulan untuk memperpanjang mandat Ahli Independen PBB untuk Orientasi Seksual dan Identitas Gender di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.[13]
.svg)
