Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BASARNAS
Gambaran umum
Didirikan	28 Februari 1972
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016
Bidang tugas	Pencarian dan Pertolongan
Slogan	Avignam Jagat Samagram (Sanskerta) "Selamatlah Alam Semesta"
Alokasi APBN	Rp1,08 triliun (2025) Rp409,1 miliar (Efisiensi) Rp670,9 miliar (APBN 2025)[1]
Kepala
Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP.
Sekretaris Utama
Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Deputi
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Marsekal Muda TNI Fachrizet, S.Sos.
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	Mayor Jenderal TNI Mar Edy Prakoso, S.E., M.M.
Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Moh. Barokna Haulah, S.S.
Kantor pusat
Jl. Angkasa B 15 Kav 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat
Situs web
www.basarnas.go.id
Sunting kotak info • L • B

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa dikenal sebagai BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search And Rescue / SAR). Perubahan nama Badan SAR Nasional (BASARNAS) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditandatangani presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2016.^[2]

Tugas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

Sejarah

Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 80 tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.

Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tanggal 16 September 2014 UU Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan disahkan oleh Komisi V DPR-RI.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SAR Nasional adalah sebagai berikut:

• Kepala
• Sekretariat Utama
  • Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Biro Hukum dan Kerjasama
  • Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
  • Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana
• Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
  • Direktur Sarana dan Prasarana
  • Direktur Sistem Komunikasi
• Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan
  • Direktur Operasi
  • Direktur Kesiapsiagaan
• Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
  • Direktur Bina Tenaga
  • Direktur Bina Potensi
• Inspektorat
  • Sub Bagian Tata Usaha
  • Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
• Pusat Data dan Informasi
  • Sub Bagian Tata Usaha
  • Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, badan ini memiliki 43 Kantor SAR yang tersebar di seantero Indonesia, yakni:^[3][4][5]

Kepala

Daftar sarana utama

Sarana udara

Nama	Asal	Gambar	Jenis	Varian	Jumlah	Nomor registrasi	Catatan
Helikopter (6)
MBB Bo-105	Jerman  Indonesia		angkut/SAR	NBO-105CB NBO-105CBS	5 1	HR-1517 HR-1518 HR-1519 HR-1521 HR-1522 HR-1524	Lisensi lokal Dirgantara Indonesia. Teknis operasional ditangani oleh TNI Angkatan Udara di Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan[7] serta dari personel aktif TNI Angkatan Laut di Puspenerbal[8][9]
Eurocopter AS365 Dauphin	Prancis		angkut/SAR	AS365 N3+	5	HR-3601 HR-3603 HR-3604 HR-3605 HR-3606	Dirakit lokal oleh Dirgantara Indonesia.[10] Teknis operasional 3 unit ditangani oleh TNI Angkatan Udara di Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan[11][12] dan 2 unit ditangani oleh TNI Angkatan Laut di Puspenerbal
AgustaWestland AW139	Italia		angkut/SAR	-	1	HR-1301	Teknis operasional ditangani olehTNI Angkatan Udara di Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan[13]
Nirawak
Camar-70	Indonesia	-	MRSV	-	(tidak diketahui)	-	Penelitian dan pengembangan oleh Indonesian Maritime Institute serta diproduksi oleh PT. Trimitra Wisesa Abadi[14][15]
SDO 50V2	Swiss	-	angkut ringan/pengamatan udara	-	4	-	[16][17]
Alti Transition	Afrika Selatan	-	pengamatan udara	-	(tidak diketahui)	-	[18]
DJI Mavic 3	Tiongkok		pengamatan udara	MAVIC 3T	(tidak diketahui)	-	[19][20]

Sarana perairan

Nama	Jumlah	Asal	Jenis	Kapal	No.	Catatan
Kapal penyelamat kelas I (5)
Kelas Purworejo	2	Indonesia	katamaran	KN SAR Purworejo	101	Diproduksi oleh PT Palindo Marine Shipyard[21]
				KN SAR Pacitan	102	Diproduksi oleh PT Citra Shipyard[21]
Kelas Wisnu	3	Indonesia		KN SAR Wisnu	103	Diproduksi oleh PT Karimun Anugrah Sejati[21]
				KN SAR Kamajaya	104
				KN SAR Ganesha	105
Kapal penyelamat kelas II (51)
-	51	-	-	KN SAR	201 - 251	[21]
Kapal penyelamat kelas III (10)
-	10	-	-	RB	301 - 310	[21]
Kapal penyelamat kelas IV (17)
-	17	-	-	-	-	[21]
Kapal bantalan udara (2)
Griffon 380TD	2	Britania Raya	-	-	-	Berada di kantor SAR Yogyakarta dan Pusat[21]
Nirawak
JW Fishers SeaLion-2	(tidak diketahui)	Amerika Serikat	ROV mini	-	-	[22]

Lihat pula

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pranala luar

• Situs resmi Badan SAR Nasional
• Situs twitter resmi Badan SAR Nasional

Referensi