2013

Pada tanggal 3 Oktober 2013 Ratu Atut dilarang bepergian ke luar negeri oleh otoritas Imigrasi Indonesia karena sejumlah investigasi korupsi yang diduga melibatkan keluarganya.^[18] Pemberlakuan larangan bepergian, dan laporan bahwa adiknya Tubagus Chaeri Wardana (sering dikenal sebagai "Wawan") terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, mendorong beberapa warga Banten melakukan protes di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang aktivitasnya sebagai gubernur provinsi tersebut.^[19] Pada Jumat 11 Oktober 2013 Ratu Atut, memenuhi panggilan resmi, menghadiri sidang di KPK untuk menjawab pertanyaan seputar kasus suap yang melibatkan adiknya.^[20]

Isu kemungkinan korupsi yang melingkupi keluarga Atut melebar secara signifikan pada akhir Oktober ketika KPK mengumumkan bahwa penyelidikan telah dilakukan terhadap kasus-kasus di bawah pemerintahan adik ipar Atut, Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani. Penyidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan di Tangsel disebut-sebut bukan perkara yang sama sekali tidak berkaitan dengan penyidikan suap terhadap suami Airin, Tubagus Chaeri "Wawan" Wardana.^[21]

Perselisihan mengenai kemungkinan korupsi dalam keluarga Atut terus menarik perhatian media selama bulan November 2013. Pada tanggal 17 Desember, KPK mengambil langkah penting dengan secara resmi menetapkan Atut sebagai tersangka sehubungan dengan dugaan perannya dalam dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Agung. dari Mahkamah Konstitusi.^[22] Pada tanggal 20 Desember, di tengah publisitas yang cukup besar, ia menghadiri sidang resmi di KPK untuk menjawab pertanyaan terkait dugaan keterlibatannya dalam korupsi. Menurut laporan pers, sekitar 1.000 polisi dikerahkan untuk memastikan ketertiban di jalan-jalan dekat KPK dan sekitar 40 bus pendukungnya berkumpul untuk memprotes penyelidikan atas aktivitasnya.^[23] Keesokan harinya, KPK secara resmi menangkap Atut dan menahannya.^[24] Laporan-laporan media dengan cepat menyoroti perubahan tajam dalam nasib pribadinya, dengan memperhatikan perbedaan antara gaya hidupnya sebagai Gubernur Banten ketika ia tinggal di lingkungan yang relatif mewah dan kondisi di pusat penahanan tempat ia ditempatkan di Jakarta.^[25]

2014

Pada awal Januari 2014, KPK memperluas penyidikan terhadap urusan keluarga Atut di Banten. KPK memutuskan untuk menjerat Ratu Atut dengan tuduhan pemerasan terkait tuduhan percobaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan adiknya, Tubagus Chaeri "Wawan" Wardana, akan didakwa melakukan pencucian uang. atas dugaan keterlibatannya dalam program pengadaan alat kesehatan di Banten.^[26] Dia kemudian resmi ditahan oleh KPK. Kelompok antikorupsi kemudian menuntut agar Atut dijatuhi hukuman berat.^[27]

Pada awal September 2014, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Ratu Atut. Jaksa telah meminta hukuman 10 tahun. Wakil Ketua KPK Busryo Muqoddas menilai hukuman empat tahun penjara tergolong ringan mengingat kerugian akibat perbuatan Ratu Atut. Dia mengatakan KPK akan mengajukan banding untuk meminta hukuman yang lebih berat. Organisasi antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch, juga mengkritik keputusan tersebut.^[7]

2015

Pada bulan Februari 2015 Mahkamah Agung Indonesia menolak permohonan banding Ratu Atut atas hukumannya dan menambah hukuman penjaranya menjadi tujuh tahun. Pada saat yang sama pengadilan menetapkan seorang pengacara yang mewakili Ratu Atut dalam transaksi suap juga akan dipenjara selama tujuh tahun.^[28] Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juni, diumumkan bahwa Mahkamah Agung telah mencabut hak Ratu Atut untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik setelah ia didakwa melakukan korupsi.^[29]

2017

Pada Juli 2017, Ratu Atut dijatuhi hukuman tambahan 5 tahun penjara ditambah denda $16 ribu (Rp 250 juta) atau tambahan 6 bulan penjara atas perannya dalam kasus suap seputar proyek pengadaan peralatan medis di Banten pada tahun 2012.^[30] Dia dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana dinas kesehatan provinsi, yang mengakibatkan kerugian provinsi sebesar $6 juta,^[30] serta memeras $35 ribu (Rp 500 juta) dari bawahannya untuk biaya penyelidikan.^[31] Dia tidak mengajukan banding atas hukumannya.^[8]

2022

Pada bulan September 2022, Ratu Atut dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang setelah mendapat keringanan hukuman selama 3 bulan pada peringatan 77 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga memenuhi syarat substantif dan administratif. untuk pembebasan bersyarat.^[31] Dia akan tetap dalam masa percobaan hingga tanggal pembebasannya yang sebenarnya, yaitu 8 Juli 2025.^[8]