Latar belakang
Semenjak meletusnya Perang Tiongkok-Nepal tahun 1792, pemerintah Nepal telah mencabut semua klaimnya di Tibet dan memberlakukan untuk tidak melakukan campur tangan di wilayah tersebut. Berkat kemenangan Qing dalam Perang Tiongkok-Nepal, Nepal menjadi negara pembayar upeti Tiongkok, tetapi pemberontakan-pemberontakan besar yang melanda Tiongkok pada tahun 1850-an seperti Pemberontakan Taiping telah melumpuhkan kemampuannya untuk menegakkan kekuasaan Tiongkok di wilayah yang jauh dari Beijing. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Nepal Jang Bahadur Rana melihat adanya peluang untuk memperjuangkan kepentingan Nepal di Tibet tanpa ancaman campur tangan dari Tiongkok.
Jang Bahadur Rana menggunakan dalih perlakuan buruk Tibet terhadap utusan Nepal dari tahun 1852, perlakuan kejam terhadap pedagang Nepal di Lhasa, dan sengketa perbatasan di daerah Kuti untuk menjustifikasi tuntutan Nepal kepada pemerintah Tibet. Tuntutan ini meliputi permintaan penyerahan wilayah dan pembayaran ganti rugi. Nepal lalu menyatakan perang pada Maret 1855[4] dan menetapkan 17 April 1855 sebagai tenggat waktu untuk memenuhi tuntutan Nepal.