Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan (bahasa Belanda:Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiescode: nl is deprecated ; BZK) adalah kementerian Belanda yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri, layanan sipil, administrasi publik, pemilihan umum, hubungan dengan pemerintah daerah, intelijen, dan hubungan kerajaan.
Menteri dalam negeri dan hubungan kerajaan adalah anggota Kabinet Belanda. Kementerian ini dibentuk pada tahun 1798 sebagai Departemen Kepolisian Dalam Negeri, untuk memantau kondisi tanggul, jalan, dan perairan Republik Batavia. Kementerian ini menjadi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1876 dan mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum mengadopsi nama hingga saat ini pada tahun 1998.
Pieter Heerma menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri sejak Februari 2026.
Tanggung jawab
Kementerian ini dijuluki "Induk dari Semua Kementerian" karena sebagian besar kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan sebelumnya, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains, pernah memisahkan diri dari kementerian ini pada suatu waktu. Kementerian ini juga disebut "kementerian sisa", karena kementerian ini memiliki serangkaian tanggung jawab yang beragam setelah pemisahan ini. Kementerian ini menangani isu-isu berikut:[2]
Karena memiliki banyak tanggung jawab, dan memiliki gedung kembar (baik yang lama maupun yang baru) dengan Kementerian Kehakiman dan Keamanan, keduanya terkadang disebut kementerian kembar.
Organisasi
Kementerian ini memiliki tiga lembaga pemerintah dan dua direktorat, yaitu: