Mendirikan dan memimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM)
Gerakan politik
Melayu Raya, Indonesia Raya
Ibrahim bin Yaakob (27 November 1911–8 Maret 1979) adalah seorang politikus dan nasionalis Malaya. Sebagai penentang pemerintah kolonial Inggris, ia adalah presiden dan pendiri Kesatuan Melayu Muda (KMM).[1] Selama Perang Dunia II, ia mendukung Jepang selama pendudukan mereka di Malaya[1] dan memimpin Tentara Sukarelawan Malaya. Ditangkap oleh pemerintah kolonial Inggris, Jepang membebaskannya pada Februari 1942, dan ia kemudian menyelamatkan ratusan tentara Malaya dari pembunuhan selama pendudukan; hal ini kemudian menyelamatkannya dari penangkapan oleh Pasukan 136 setelah perang.[2] Ia meninggal di Jakarta pada 8 Maret 1979.[3]
Pertemuan dengan Soekarno dan Hatta dan Gagasan Indonesia Raya
Pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta sedang transit dalam perjalanan ke Dalat (sekarang Saigon/Ho Chi Minh City), Vietnam untuk menemui panglima AD Jepang Grup Ekspedisi Selatan yg membawahi Asia Tenggara, Gensui (FieldMarshall) Hisaichi Terauchi. Tujuan kedua tokoh Indonesia tersebut menemui Terauchi adalah membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pada saat transit, kedua tokoh pejuang Indonesia tersebut disambut oleh massa yg mengibarkan bendera merah putih, yg dipimpin oleh Ibrahim Yacoob dan Dr. Burhanuddin al-Hilmi, tokoh-tokoh KRIS (Kesatoean Ra'jat Indonesia Semenandjoeng). KRIS ini memang dibentuk untuk menyongsong rencana proklamasi kemerdekaan negara baru bernama Indonesia di tanah Semenanjung Malaya dan Singapore!
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, kedua tokoh puak Melayu Malaya tersebut menyampaikan aspirasi rakyat Malaya bahwa tanah Semenanjung bagian tak terpisahkan dari Indonesia Raya dan harus ikut dibicarakan dalam agenda pertemuan dengan penguasa militer Jepang di Dalat.
Sekembali dari Dalat, Soekarno dan Hatta singgah di Taiping, Perak pada 13 Agustus1945. Di sana ia bertemu kembali Ibrahim Yaacob dkk. Dalam kesempatan itu, Ibrahim Yaacob kembali menyampaikan bahwa kemerdekaan Malaya tercakup dalam Kemerdekaan Indonesia. Konon, mendengar keinginan Ibrahim Yaacob itu, Soekarno pun berkata, “Mari kita ciptakan satu tanah air bagi seluruh tumpah darah Indonesia.” Ibrahim kemudian menjawab, “Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang- orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia.” Proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan pada 24 Agustus 1945 di Jakarta.
Kepergian ke Indonesia dan Terlibat Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
Namun, Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tanggal 17 Agustus 1945, tanpa mengikutkan Semenanjung Malaya. Banyak anggota KMM di Malaya yang kecewa. Di bulan Agustus juga, Ibrahim Yacoob dan sejumlah petinggi KMM terbang ke Jakarta untuk menemui Soekarno dan para pemimpin Republik lainnya, menagih janji Soekarno dan Muhammad Hatta yg mereka temui di Taiping, Perak, 13 Agustus 1945.
Namun karena situasi belum aman, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk menunda pembicaraan penyatuan Malaya tersebut. Yacoob pun diminta Soekarno untuk tidak kembali ke Malaya untuk sementara waktu, mengingat situasi di Malaya sedang chaos dan tentara Inggris sudah lebih dulu mendarat di sana untuk memulihkan keamanan di tanah jajahannya itu. Yacoob yang seorang Letnan Kolonel dan komandan Gyugun Malaya, milisi bentukan Jepang tentunya akan jadi target operasi keamanan yang digelar pasukan kolonial yang sedang euforia kemenangan perang itu. Sementara pemimpin KMM lainnya nekat kembali ke tanah airnya.
Setelah pengakuan kedaulatan RI, Ibrahim alias Iskandar Kamel memutuskan mengundurkan diri dari ketentaraan dan bergabung ke Kementerian Luar Negeri hingga Maret 1951. Saat bertugas di Kementerian Luar Negeri, Ibrahim membentuk KEMAM (Kesatuan Malaya Merdeka) yg berjuang untuk kemerdekaan Malaya dari Indonesia. Di kancah politik, Ibrahim menjadi anggota pimpinan PNI (Partai Nasional Indonesia) cabang Jakarta Raya sampai tahun 1958. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Ibrahim sempat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Riau.
Pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman
November 1955, tokoh Malaya Tunku Abdul Rahman berkunjung ke Jakarta atas undangan Soekarno. Ketika itu, Tunku Abdul Rahman dipertemukan dengan Ibrahim Yacoob. Namun ternyata kedua tokoh Malaya ini tetap tidak mau berkompromi, Tunku Abdul Rahman ingin Malaya merdeka di bawah naungan PersemakmuranInggris/Commonwealth of Nations, sedangkan Ibrahim ingin Malaya bergabung dalam naungan Indonesia Raya. Ibrahim semakin larut dalam perjuangan di negeri leluhurnya.
Sikap Anti Komunis pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1967)
Pada peristiwa G30S, selaku Staf KOTI dan Pimpinan KEMAM, Ibrahim menyatakan mendukung tindakan militer yg diambil oleh Pangkostrad (PanglimaKomando Cadangan StrategisTNI-AD) Mayor JenderalSoeharto karena sikapnya yg memang sangat anti komunis. Selepas peristiwa berdarah itu, Ibrahim ditugaskan sebagai anggota KOTI-KOGAM (Komando Ganyang Malaysia) di bawah Letnan Jendral Soeharto pada 1966 sampai dengan 1967. Pada jabatan itu, Ibrahim ditugaskan mengambil alih tampuk kepemimpinan Partindo dan membersihkannya dari unsur-unsur komunis. Setelah menonaktifkan Partindo, Ibrahim bergabung dan menjadi Ketua III PartaiMurba pada tahun 1967.
Belakangan Ibrahim mengundurkan diri dari politik dan terjun ke dunia bisnis sebagai komisaris Bank Pertiwi. Hingga akhir hayatnya Ibrahim Yaacob bermukim di Jakarta, Indonesia dengan nama Iskandar Kamel Agastya dan wafat pada 8 Maret 1979. Jenazah Ibrahim Yaacob dimakamkan di Taman Makam PahlawanKalibata, Jakarta. Dia mendapatkan pangkat Letnan Kolonelpurnawirawan TNI-AD, NRP 26217.
Di nisannya tertulis:
Drs. Iskandar Kamel (IBHY)
Letnan Kolonel Inf. NRP 26217
Purn. TNI-AD
(IBHY = akronim dari Ibrahim Yacoob atau Yaakob)
Rujukan
(Inggris)The Japanese Occupation of Malaya, 1941-45: Ibrahim Yaacob and the Struggle for Indonesia Raya. Cheah Boon Kheng, Vol. 28, Okt. 1979, hal. 84-120
↑Cheah, Boon Kheng (October 1979). "The Japanese Occupation of Malaya, 1941–45: Ibrahim Yaacob and the Struggle for Indonesia Raya". Indonesia. 28: 84–120. JSTOR3350886.