Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Worang bergabung dengan organisasi PRI Sulawesi (PRISAI) sebagai Kepala Pasukan II, berjuang di Pertempuran Surabaya dan sekitarnya, hingga setelah itu Worang menjadi anggota dari Brigade XVI Divisi Brawijaya. Ia dipercayakan menjadi Komandan Batalyon B yang berjuang melawan Agresi Militer Belanda , membasmi PKI di Madiun kemudian bergerilya di area kaki Gunung Kawi melawan dan mengusir NICA dan sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan. Awal Januari 1950, Batalyon B dikirim ke Jakarta untuk menghadapi sisa-sisa APRA atas permintaan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), kemudian pada bulan yang sama, Brigade XVI dilikuidasi oleh MBAD. Pada tanggal 21 Maret 1950, Batalyon B (ex-Brigade XVI) resmi menjadi TNI “Batalyon Worang” berdasarkan Surat Perintah MBAD (Markas Besar Angkatan Darat) No. 320/SU/PH/50. Pada tahun 1950, Batalyon Worang merupakan batalyon pertama TNI AD yang dikirim untuk melaksanakan Operasi Militer di luar Pulau Jawa. Ditugaskan berangkat ke Pulau Sulawesi untuk mengatasi Pemberontakan Andi Azis di Makassar dan berperan besar dalam pembubaran NIT, mengamankan keadaan di Sulawesi Utara pasca kekuasaan KNIL. Karena keberhasilan Batalyon Worang di kedua provinsi ini, dibangun oleh pemerintah daerah setempat Tugu Batalyon Worang, satu di Jeneponto dan satu di Manado. Operasi terakhir Batalyon Worang adalah menumpas RMS di Maluku dengan berhasil menjatuhkan pertahanan RMS dan merebut Benteng Victoria.
Gubernur Sulawesi Utara
Worang (duduk) sebagai komandan Batalion Worang, 1950.
Pada saat-saat permulaan masa jabatannya pada tahun 1967, ia harus berhadapan dengan berbagai pihak yang menantangnya. Pada waktu itu, misalnya, terkenal Peristiwa 2 September 1968 yang dengan pelopor Corps Tuhanura berusaha mengusir Worang dari jabatannya sebagai gubernur.
Tidak lama setelah ia berhasil menyelesaikan hal tersebut dan tantangan berikutnya adalah membereskan provinsi yang lumpuh akibat pergolakan PRRI/Permesta. Belum lagi keadaan perekonomian yang belum pulih seperti kopra diakibatkan kebun kelapa yang tak terurus selama bertahun-tahun, maupun sebab prasarana jalan hampir tiada bekas lagi.
Akhirnya pada masanya infrastruktur dibangun kembali sehingga menjadi tolak pembangunan di Sulawesi Utara sepanjang Pelita I dan Pelita II. Sasarannya adalah jalan-jalan ke perkebunan kopra dan cengkih. Sampai tahun 1976, hampir 2000km di antaranya sudah dapat dilalui kendaraan bermotor sehingga pusat-pusat perkebunan cengkih dan kopra pun bisa diakses dan hasil bumi dari dua penghasilan pokok daerah ini, di samping pala dapat dijual di pasar nasional maupun internasional.