ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	-

Situs web
ppkl.menlhk.go.id/website/index.php

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia.

Sejarah nomenklatur

Nomenklatur pencemaran lingkungan
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (1990–1994)^[1]
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran (1994–1998)^[2]
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran lingkungan Hidup (1998–2000)^[3]
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (2000–2002)^[4]
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (2005–2014)^[5]^[6]
Nomenklatur kerusakan lingkungan
- Asisten III Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1970an–1980an)^[7]^[8]
- Asisten III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan (1980an–1990an)^[9]
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (1998–2000)^[3]
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan (2000–2002)^[4]
- Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (2005–2010)^[5]
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (2010–2014)^[6]
Penggabungan nomenklatur
- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (2015–2014)^[10]^[11]
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (2024–)^[12]

Referensi

↑ "Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 Juni 1990.
↑ "Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 November 1994.
1 2 "Keputusan Presiden RI No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan". Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 26 November 1998.
1 2 "Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 28 Januari 2000.
1 2 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
1 2 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1983. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1983. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1985. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1985. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia, 1992. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1992. Diakses tanggal 1 Juni 2016.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 September 2020. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 September 2020. Diakses tanggal 5 November 2024.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

l b s Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Menteri: Jumhur Hidayat • Wakil Menteri: Diaz Hendropriyono
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Unsur pengawas	Inspektorat Utama
Lembaga terkait	Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

l
b
s

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1