Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober1965.[1] Menurut Menteri/Panglima Angkatan DaratLetnan JenderalAhmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.[2] Pada pertengahan tahun 1965, situasi di lingkungan istana semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) di hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra-revolusioner.[3]
Beredar isu juga yang menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan setelah kudeta, yang terdiri dari:[4]
Sebagai tandingan, biro khusus PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia, yang nantinya berperan dalam Gerakan 30 September (G30S). Bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi adalah Letnan KolonelUntung Syamsuri, salah satu perwira angkatan darat yang berada dibawah pengaruh PKI.[5] Namun, setelah peristiwa G30S hingga pemakaman para jenderal di tanggal 5 Oktober 1965, keberadaan Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI tidak terbukti.[6]
