Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015
Susunan organisasi
Kantor pusat
Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
Situs web
www.ekon.go.id

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan merupakan bekas unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Sejarah nomenklatur

• Asisten I Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Keuangan Negara
• Deputi Bidang Koordinasi Makro Ekonomi, Keuangan, dan Restrukturisasi Perbankan (2001–2005)^[1]
• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (2005–2024)^[2][3][4][5]

Fungsi

Deputi I menyelenggarakan fungsi:^[6]

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
• pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Struktur

• Struktur Organisasi Deputi I per tahun 2020 hingga 2024 terdiri atas:^[6]
• Deputi
• Sekretaris Deputi
• Asisten Deputi
  • Asisten Deputi Fiskal / Sekretaris Deputi;
  • Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal;
  • Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Real;
  • Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
  • Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah.

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2001^[1]
• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005^[2]
• Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010^[3]
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015^[4]
• Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020^[5]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia