Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla-RI
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014
Nomenklatur sebelumnya	Badan Koordinasi Keamanan Laut
Bidang tugas	Melakukan Patroli Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
Slogan	"Raksamahiva Camudresu Nusantarasya" Kami Penjaga Laut Nusantara
Alokasi APBN	Rp1,084 triliun (2025)[1] Rp334 miliar (Efisiensi) Rp750 miliar (APBN 2025)[2]
Di bawah koordinasi
Prabowo Subianto
Kepala
Laksamana Madya TNI (Bakamla) Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., C.H.R.M.P.
Sekretaris Utama
Laksamana Muda TNI (Bakamla) Samuel H. Kowaas, M.Sc., C.S.B.A.
Deputi
Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi	Laksamana Muda TNI (Bakamla) Didong Rio Duto Purwo Kuntjoro, S.T., M.A.P., M.Tr.(Han).
Deputi Bidang Operasi dan Latihan	Laksamana Muda TNI (Bakamla) Eko Wahjono, S.E., M.M.
Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama	-
Kantor pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi, No.56, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Situs web
bakamla.go.id
Sunting kotak info • L • B

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.^[3][4] Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).^[5]

Sejarah

Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Arti Lambang

1. Garuda, Lambang negara, Pancasila sebagai dasar negara.
2. Bintang, Merupakan cerminan semangat pengabdian dan kehormatan bangsa dan negara.
3. Strip Merah, Melambangkan komunitas Coast Guard dunia.
4. Bola Dunia, Melambangkan pelaksanaan tugas-tugas baik nasional maupun internasional.
5. Jangkar, Melambangkan lingkup kerja di laut.
6. Trisula, Senjata Dewa Neptunus, melambangkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan tegaknya hukum di wilayah perairan Indonesia.
7. Tambang, Melambangkan persatuan dan kekuatan.

Struktur Organisasi

Struktur Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah sebagai berikut:^[6]

• Kepala Badan
• Sekretariat Utama
  • Biro Perencanaan dan Organisasi
  • Biro Umum
  • Biro Sarana dan Prasarana
• Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
  • Direktorat Kebijakan Keamanan Laut
  • Direktorat Strategi Keamanan Laut
  • Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut
• Deputi Bidang Operasional dan Latihan
  • Direktorat Operasi Laut
  • Direktorat Operasi Udara Maritim
  • Direktorat Latihan
• Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama
  • Direktorat Data dan Informasi
  • Direktorat Hukum
  • Direktorat Kerja sama
• Inspektorat
  • Subbagian Tata Usaha
  • Kelompok Jabatan Fungsional
• Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Bakamla
  • Bagian Umum
  • Bidang Operasi
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Area Operasional

Wilayah operasional Bakamla adalah Zona Bakamla RI yang dibagi menjadi tiga zona Bakamla:

1. Zona Bakamla Barat ( Zona Bakamla Barat ) - Berkantor pusat di Batam , Kepulauan Riau . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian barat seperti pulau Jawa , Sumatera dan Kalimantan .
2. Zona Bakamla Tengah ( Zona Bakamla Tengah ) - Berpusat di Manado , Sulawesi Utara . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil .
3. Zona Bakamla Timur ( Zona Bakamla Timur ) - Berkantor pusat di Ambon, Maluku . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua .

Kepala

Saat ini, Bakamla di pimpin oleh seorang Kepala Bakamla (Kabakamla) yang berpangkat Laksamana Madya. Saat ini jabatan Kabakamla diduduki oleh Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., C.H.R.M.P.

Alutsiskamla

Berikut merupakan daftar alat utama sistem keamanan laut (alutsiskamla) yang tengah aktif digunakan dan akan dimiliki oleh Bakamla:

Kapal laut

Nama	Jumlah	Asal	Gambar	Jenis	Pembuat	Kapal	No.	Tahun diterima	Catatan
Kapal patroli (23)
Kelas Tanjung Datu	1	Indonesia		kapal patroli lepas pantai	Palindo Marine	KN Tanjung Datu	301	2016	[7][8]
Kapal patroli 85,6 meter	0	Jepang	–	kapal patroli lepas pantai	Mitsubishi Shipbuilding Japan Marine Science	–	–	–	1 unit kapal patroli hibah dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), diperkirakan tiba pada tahun 2027/2028[9][10]
Kelas Pulau Nipah	3	Indonesia		kapal patroli lepas pantai	Citra Shipyard	KN Pulau Nipah	321	2019	[7][11]
						KN Pulau Marore	322
						KN Pulau Dana	323
Kelas Bintang Laut	6	Indonesia		kapal patroli pantai	Palindo Marine	KN Bintang Laut	401	2013	[7][12]
					Citra Shipyard	KN Singa Laut	402
					Batam Expresindo Shipyard	KN Kuda Laut	403
					Pahala Harapan Lestari	KN Gajah Laut	404	2015	[7][13]
					Palindo Marine	KN Ular Laut	405
					Karimun Anugrah Sejati	KN Belut Laut	406
X38 Patrol CAT	8	Indonesia	-	katamaran	North Sea Boats	Catamaran	501 – 508	2008-2009	[7][14]
Kelas HSC "High Speed Craft"	5	Indonesia		kapal patroli super cepat	Palindo Marine	HSC	32-01 – 32-05	2022-2025	[7][15]
Kapal taktis (10)
Kelas RHIB	10	Indonesia		RHIB (rigid hull inflatable boat)	–	RHIB	87-02 – 87-11	2011	[7]

Persenjataan kapal

Nama	Asal	Gambar	Jenis	Catatan
Aselsan SMASH	Turki		stasiun kendali senjata jarak jauh	Terpasang pada 8 kapal yakni di kelas Tanjung Datu,[16] kelas Pulau Nipah,[17] dan 4 kapal kelas Bintang Laut[18]
Pindad SM5 Lisensi lokal dari STK 50 MG	Singapura  Indonesia		senapan mesin berat	Terpasang pada seluruh kapal kelas Tanjung Datu, Pulau Nipah, dan Bintang Laut[19][20]

Pesawat terbang

Nama	Jumlah	Asal	Jenis	Varian	Catatan
Pesawat bersayap tetap
N219	0	Indonesia	patroli maritim	N219 MSA (maritime security aircraft)	4 unit dalam pesanan[21][22]
NC212 Lisensi lokal dari CASA C-212	1	Spanyol  Indonesia	patroli maritim	NC212 - 200	Disewakan oleh Transwisata Prima Aviation dengan nomor registrasi PK-TWW[23][24]
Beechcraft King Air	1	Amerika Serikat	patroli maritim	King Air 350i	Disewakan oleh Transwisata Prima Aviation dengan nomor registrasi PK-TWX[25][26]
Nirawak (4)
Alpha A900	4	Spanyol	pengintaian udara		[7][27][28]

Senjata api

Nama	Asal	Gambar	Kaliber	Jenis	Varian	Catatan
Senjata api genggam
Canik TP9	Turki		9×19mm	pistol semi-otomatis	Elite S2	[29][30]
Beretta APX	Italia		9×19mm	pistol semi-otomatis	APX A0	[31]
Heckler & Koch USP	Jerman		9×19mm	pistol semi-otomatis	–	[31]
SIG Sauer P226			9×19mm	pistol semi-otomatis	–	[31]
Pistol mitraliur
CZ Scorpion EVO 3	Ceko		9×19mm	pistol mitraliur	A1	[32]
Senjata api serbu dan runduk
DSAR-15	Korea Selatan		5.56x45mm NATO	senapan serbu	DSAR-15P	[29][30]
HK416	Jerman		5.56x45mm NATO	senapan serbu	–	[31]
HK417	Jerman		7.62x51mm NATO	senapan runduk	G28	[31]
DSSR-762	Korea Selatan		7.62x51mm NATO	senapan runduk	–	[33]
Senjata api mesin
Pindad SM2 Lisensi lokal dari FN MAG	Belgia  Indonesia		7.62x51mm NATO	senapan mesin serbaguna	SM2 V2	[31]
Pindad SM3 Lisensi lokal dari FN Minimi			5.56x45mm NATO	senapan mesin ringan	–	[31]

Referensi

Lihat pula

• Badan Koordinasi Keamanan Laut
• TNI Angkatan Laut
• Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
• Direktorat Kepolisian Perairan
• Kepolisian Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Indonesian Maritime Security Agency.

• Situs Resmi Badan Keamanan Laut Indonesia