Bupati Poso
Pada tahun 1999, situasi politik di Poso masih belum stabil. Dalam undang-undang baru tentang desentralisasi, posisi bupati harus diisi bukan melalui penunjukkan tetapi melalui pemilihan di DPRD. Penghapusan beberapa calon, seperti Yahya Patiro (Protestan) dan Damsik Ladjalani dari PPP, menyisakan tiga kandidat: Muin Pusadan (Islam); Ismail Kasim (Islam); dan seorang politikus bernama Eddy Bungkundapu (Protestan).[4] Pemilihan Bupati Poso yang definitif baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1999. Dalam pemilihan tersebut, Pusadan terpilih dengan suara terbanyak.[4]
Pusadan dikabarkan menjadi pilihan para pimpinan Golkar di tingkat provinsi. Seperti Pusadan, sekretaris kabupaten (Sekwilda) dan juru bicara DPRD juga seorang Muslim Golkar berasal dari wilayah Bungku di Morowali. Penolakan mungkin telah lebih meningkat pada tahun 1999 karena pembentukan Kabupaten Morowali yang terpisah, memberikan warga Muslim Bungku dua basis kekuasaan.[a]
Selama kekuasaannya, Pusadan juga tercatat mengakomodir kepentingan agama lain. Sejumlah birokrat beragama Kristen, atau yang berlatar belakang suku asli Poso yang beragama Kristen, duduk di pemerintahannya. Asisten III Setkab bidang Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah orang Pamona. Asisten I Setkab bidang Pemerintahan, Harry S. Kabi, berasal dari Lembah Bada di Lore. Selain itu ada Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Yohanes Tumiwa, adalah orang Minahasa.[5]
Pada tanggal 17 November 2004, massa yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Bersama untuk Poso melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka meminta pemerintah segera mengungkap kasus peledakan bom di dekat pasar tradisional di wilayah itu. Pengunjuk rasa juga menuntut mundur Muin Pusadan sebagai Bupati Poso serta mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah Poso.[6]
