Tengku Said Kasim adalah seorang yang sangat antikolonial dan menolak bekerjasama dengan Belanda yang terlalu ikut campur mengenai politik istana.
Beliau ingin mempelajari politik dan pemerintahan yang diterapkan Belanda agar kelak bisa melawannya. Untuk itu beliau menimba ilmu di sekolah Tinggi Belanda di Betawi, dengan pimpinan seorang Guru Besar Prof. Dr. Hazeu.
Kepemimpinan
Pada masa kekuasaannya, Kesultanan Siak telah dicengkeram beberapa kekuatan kolonial global yang silih berganti memengaruhi Kesultanan Siak.
Setelah beliau ditabalkan menjadi sultan menggantikan sang ayahandaya, baginda Sultan segera melakukan banyak perobahan demi melawan siasat Pemerintah Belanda saat itu yang sedang melakukan politik alih kekuasaan didaerah kerajaan-kerajaan Melayu, sehingga pada akhirnya Raja hanya sebagai lambang saja, sedangkan daulat dan wewenang Raja-Raja itu diambil oleh Gouvernement.
Perubahan itu dimulai dari mereformasi bidang pendidikan. Sekolah rakyat dibangunnya, didatangkanlah guru dari langkat. Sekolah dibagi 2 kelas menjadi Sekolah Dasar Kelas Satu dan Sekolah Dasar Kelas Dua.
Baginda juga mendirikan sebuah Internat (sekolah yang sekaligus menyediakan pondokan bagi pelajarnya) di Kota Siak Sri Indrapura. Siapapun dapat mengikuti pendidikan tanpa ada persyaratan biaya.
Baginda sediakan pondokan, beras, lauk pauk, segala macam hal asalkan bersedia belajar.
Dalam pendidikan Islam baginda turut mendirikan sekolah Agama Islam bernama Madrasatul Tahfiqiyah Hasyimiyah yang dibangun tahun 1919. Baginda juga mendirikan perguruan Islam khusus wanita bernama Madratunnisa Hasyimiyah.
Gurunya didatangkan dari berbagai tempat, dari Mesir, Padang Panjang, Aceh dan Langkat. Encik Rahmah Al-Yunusiah memimpin perguruan itu.
Diantaranya juga beberapa orang putra-putri Siak yang dikirim Baginda belajar keluar daerah melanjutkan pendidikannya dengan diberi biaya oleh kerajaan.
Dalam pemerintahan beliau adakan Kadi Besar di ibu kota kerajaan, dan ditiap tiap Distrik diadakan Imam Wilayah.
Istana yang ditinggalkan ayahandanya direhab akibat dari kerusakan besar, di samping didirka Mesjid baru di bekas Mesjid lama yang didirikan oleh datuknya, Sultan Syarif Kasim I.
pada tahun 1928, Hak Hutan Tanah kepunyaan Suku-suku dibawah kekuasaan Datuk-Datuk dihapuskan, dan diganti dengan uang sekaligus melalui Sultan Siak. Semua Datuk datuk baik kepala suku, maupun kepala Hinduk hinduk dan batiın dalam kerajaan Siak dibayar hak hutan tanahnya sekaligus. Ada yang menerima 1500 gulden, dan paling tinggi 10.000 gulden.
Ini terjadi kepada Datuk Dewa Pahlawan Kepala Suku Tujuh Hinduk di Bataian, sedangkan Datuk Laksamana Raja di Laut Bukit Batu tak mau menerima penggantian itu, dia menolak mentah-mentah.
Akhirnya Belanda untung tidak mengeluarkan uang penggantian sebanyak 50.000 untuk Datuk Laksamana.
Sedangkan politik penguasaan Belanda berjalan terus, kemudian di tahun itu juga ditiap Daerah diadakan belanda Boswesen untuk memungut cukai hasil hutan di seluruh Kerajaan Siak. Alasan Pemerintahan Belanda melakukan pengambilan alihan Hak Hutan Tanah itu, ialah untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan Rakyat banyak. Sultan tak percaya.
Perobahan ini menimbulkan ketegangan antara wakil Belanda dengan sultan, sehingga sewaktu Belanda diserang oleh Nazi Jerman 10 Mei 1940, hal itu dimanfaatkan Baginda dengan tidak menyetujui keinginan Belanda yg ingin membentuk Badan Pertahanan (staatswag) di Kerajaan Siak.
Hak milik atas tanah diberikan kepada Rakyat (hak Egendom) sedangkan kepada Bangsa asing hanya diberikan hak sewa.
Mengenai Heerendiensten (terkenal dengan nama Rodi), Baginda meminta Pemerintah Belanda agar tidak ada rakyatnya yang dikenakan kerja Rodi, Belanda mau asalkan bersedia mengganti dengan uang, Baginda pun membayar dengan uang.
Sultan Syarif Kasim II sempat menggunakan Jepang sebagai alat untuk melawan Belanda, sebagaimana dulu, datuknya juga sempat menggunakan Belanda untuk menghancurkan Inggris di selat Melaka, namun tak berlangsung lama, mulut manis Nippon tidak berbuah madu, lebih buruk dari Belanda.
Jepang kemudian menguasai pemerintahan secara struktural di wilayah Siak dengan dalih sebagai sekutu yang harus melindungi rakyat Asia dari jajahan bangsa Eropa.
