Tantangan debat dengan Ahmad Sahroni

Pada Agustus 2025, Salsa melalui akun media sosialnya mengunggah video yang berisi tantangan debat terbuka kepada Sahroni. Tantangan tersebut merupakan respons atas pernyataan Ahmad Sahroni yang menggunakan istilah "orang tolol sedunia" saat menanggapi tuntutan pembubaran DPR, yang menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat. Ia mengusulkan agar debat tersebut membahas kinerja dan tunjangan DPR serta difasilitasi oleh juri profesional berskala internasional.^[11][13] Ahmad Sahroni menolak tantangan tersebut melalui sebuah unggahan media sosial. Ia kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya tidak ditujukan kepada masyarakat, melainkan pada logika berpikir di balik tuntutan pembubaran institusi parlemen.^[14] Dalam Perubahan Ketiga Konstitusi Indonesia (UUD 1945) yang disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-7 pada tanggal 9 November 2001, pada Pasal 7C berbunyi, ”Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga DPR tidak bisa lagi dibubarkan oleh Presiden maupun Wakil Presiden, baik melalui Dekrit, Perppu, maupun instrumen hukum lainnya.^[15]

Isu ini semakin berkembang setelah Salsa mengaku bahwa ia menerima informasi dari wartawan tentang adanya pergerakan tim Ahmad Sahroni yang berusaha mengintimidasi keluarganya.^[16] Dalam sebuah pernyataan video, ia meminta agar keluarganya tidak diintimidasi dan menyatakan akan mencari dukungan internasional jika hal tersebut terjadi.^[17]

17+8 Tuntutan Rakyat

Menyusul perhatian publik yang didapatkannya, Salsa Erwina Hutagalung mengarahkan fokusnya pada gerakan aktivisme yang lebih terstruktur.^[18] Ia menjadi salah satu inisiator utama dalam perumusan "17+8 Tuntutan Rakyat", sebuah dokumen yang merangkum aspirasi publik di tengah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025.^[19]

Bekerja sama dengan sejumlah pemengaruh lainnya seperti Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Cheryl Marcella, dan Fathia Izzati, ia mengonsolidasikan tuntutan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI dan PSHK.^[20] Dokumen tersebut dibagi menjadi dua bagian:

• 17 Tuntutan Jangka Pendek, yang ditujukan kepada Presiden, DPR, pimpinan partai politik, Kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi, dengan tenggat waktu penyelesaian dalam satu minggu (hingga 5 September 2025). Beberapa poin utamanya adalah pembekuan kenaikan gaji DPR, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat (termasuk kasus tewasnya Affan Kurniawan), pembebasan demonstran, dan penarikan TNI dari ranah sipil.^[21]
• 8 Tuntutan Jangka Panjang, dengan target waktu penyelesaian dalam satu tahun (hingga 31 Agustus 2026). Tuntutan ini mencakup agenda reformasi yang lebih mendasar, seperti reformasi DPR dan partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi Kepolisian dan TNI, serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi yang berdampak pada masyarakat luas.^[21]