Masa kolonial

Di masa kolonial, Belanda menetapkan strata sosial yang membedakan antara Belanda (termasuk Eropa), Timur Asing dan Bumiputera. Struktur sosial ini secara bertahap menyebabkan kecemburuan sosial dan disparitas sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan struktur sosial berdasarkan ras atau etnis sering diasosiasikan dengan profesi seperti para pedagang Arab dan China lebih dipercaya untuk menjalankan kegiatan ekonomi ketimbang penduduk asli Nusantara.^[7][8][9]

Pasca-kemerdekaan

Pasca kemerdekaan dan mulai berkurangnya jumlah penduduk Eropa terutama pasca Sinterklas Hitam,^[10] isu rasisme mulai mengerucut antara Bumiputra (Pribumi) vs Non-Pribumi lebih mengarah ke etnis China),^[11] dominasi budaya Jawa (terkadang dianggap sebagai Jawanisasi)^[12] di sebagian struktur nasional dan ketimpangan pembangunan antara daerah menjadi pemicu ketegangan.

Mobilitas internal dan migrasi: misalnya orang dari wilayah timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) yang pindah ke Jawa atau kota besar sering menghadapi stereotipe dan diskriminasi berdasarkan asal‑daerah atau cara berbicara.^[13] Globalisasi dan tekanan ekonomi juga menyebabkan persaingan sosial, migrasi, peran minoritas etnis dalam ekonomi memicu munculnya resentimen sosial‑ekonomi yang sering dikombinasikan dengan etnisitas.^[9] isu transmigrasi ke wilayah Timur juga menyebabkan wilayah seperti Papua mengalami "kemunduran" kuantititas secara bertahap.^[14][15]

Kelompok terdampak utama

Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa sering mendapat stigma akibat sentimen anti-Tionghoa yang telah sejak lama "mengendap" dalam dinamika sosial di Indonesia bahkan semenjak zaman kolonial.^[8] Lalu kebijakan pemerintah Orde Baru yang semakin merepresif etnis Tionghoa termasuk dalam segi sosial dan budaya bahkan tidak diperkenankan menggunakan nama berbau Tionghoa.^[16] Isu seperti diskriminasi dalam partisipasi politik, kepemilikan lahan, disparitas ekonomi,^[7] diskriminasi sosial-linguistik juga semakin menyebabkan streotipe negatif terhadap mereka.

Timur Indonesia

Masyarakat dari wilayah Timur Indonesia (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) sering mengalami diskriminasi akibat warna kulit, sosio-linguistik ketika mereka mendatangi kota-kota besar di wilayah Jawa atau Indonesia.^[17] Streotipe negatif seperti pemabuk atau pembuat rusuh sering di alamatkan pada orang Timur.^[17]

Rasisme di Papua

Rasisme terhadap masyarakat Papua merupakan isu sosial yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia, terutama terkait perlakuan diskriminatif, stereotip, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dialami sebagian masyarakat asli Papua.^[18][19] Isu ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga sering dikaitkan dengan struktur sosial dan sejarah hubungan antara Papua dan pemerintah pusat.^[20][21][22]

Bentuk dan Manifestasi Rasisme

Rasisme terhadap orang Papua dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:^[23]

1. Ujaran kebencian dan stereotip rasial Beberapa kasus menunjukkan adanya penggunaan bahasa atau istilah yang merendahkan orang Papua, baik di ruang publik maupun media sosial.
2. Diskriminasi sosial dan institusional Laporan dari berbagai lembaga hak asasi manusia menyebutkan adanya dugaan perlakuan tidak setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.
3. Kekerasan berbasis rasial Dalam beberapa peristiwa yang tercatat, ketegangan sosial berujung pada tindakan kekerasan yang dipicu oleh sentimen rasial.

Respons dan Perhatian Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengakui adanya kasus rasisme terhadap masyarakat Papua, terutama setelah beberapa peristiwa yang sempat memicu demonstrasi besar di Papua dan wilayah lain. Aparat hukum juga telah melakukan proses terhadap beberapa pelaku ujaran rasial.

Selain itu, lembaga seperti Komnas HAM menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat Papua agar tidak mengalami diskriminasi.

Tantangan yang Masih Ada

Meskipun berbagai kebijakan dan dialog telah dilakukan, tantangan utama yang masih dihadapi adalah:

• Kurangnya kepercayaan antara sebagian masyarakat Papua dan institusi negara
• Stigma sosial yang masih bertahan di sebagian masyarakat
• Ketimpangan pembangunan yang memperkuat rasa ketidakadilan

Upaya Penyelesaian

Pendekatan yang banyak disarankan oleh para pemerhati hak asasi manusia meliputi:

• Pendidikan anti-diskriminasi dan literasi keberagaman
• Penegakan hukum terhadap kasus ujaran dan tindakan rasial
• Dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat Papua
• Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

Masyarakat adat dan penghayat kepercayaan

Masyarakat adat^[24] dan penghayat kepercayaan^[25] juga mendapat perlakuan berbeda dan sering menghadapi ekslusi sosial. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung mendapat resiko diskriminasi yang tinggi.^[26]

Bentuk‑bentuk praktik diskriminasi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis etnis di Indonesia muncul dalam sejumlah bentuk, termasuk diskriminasi dalam akses pekerjaan, pelayanan publik, perumahan, dan hak kepemilikan—seperti terlihat dalam kasus lahan yang dialami warga etnis Tionghoa di Yogyakarta;^[27] diskriminasi linguistik terhadap penutur dialek wilayah timur yang kerap dianggap menggunakan ragam Bahasa Indonesia “lebih rendah”;^[28] maraknya ujaran kebencian berbasis etnis di media sosial, terutama yang menyasar etnis Tionghoa; kekerasan serta pelanggaran hak yang dialami masyarakat Papua;^[29] dan ketimpangan struktural yang menempatkan kelompok etnis minoritas pada posisi rentan secara ekonomi maupun sosial, sehingga memperkuat dinamika diskriminasi di berbagai sektor kehidupan.^[7][9]

Di sosial media, hate speech kerap dijumpai. Etnis Tionghoa sering menkadi korban ujaran kebencian di media sosial.^[30] Meskipun terdapat Undang‑Undang No. 40 Tahun 2008, pelaksanaan perlindungan terhadap diskriminasi ras/etnis masih lemah.^[31]