Warisan korupsi

Sejak rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot, Kamboja di bawah pemerintahan Hun Sen telah dilanda korupsi sistemik dan berkelanjutan, yang tetap berlangsung bahkan setelah pembentukan rezim demokratis secara formal.^[1] Pada tahun 2024, negara tersebut menempati peringkat ke-22 sebagai salah satu negara paling korup di dunia menurut Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International.^[2]

Kenaikan Hun Sen ke tampuk kekuasaan pada tahun 1988, diikuti oleh putranya Hun Manet pada tahun 2023, ditandai dengan penguatan otoritas eksekutif, pemusatan sumber daya ekonomi di tangan elite politik, serta berkembangnya hubungan erat antara sejumlah pejabat pemerintah dengan jaringan kriminal yang beroperasi di Asia Tenggara—terutama dalam bidang perjudian, kasino, dan perdagangan manusia.^[3] Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara rutin mengecam keterlibatan sistematis otoritas Kamboja dengan kelompok-kelompok tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka melindungi serta memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut.^[4][5][6]

Lingkungan politik seperti ini telah menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya jaringan kriminal transnasional, termasuk kelompok triad Tiongkok yang melarikan diri dari pengetatan penindakan di Tiongkok sejak tahun 2018, terutama di zona ekonomi khusus seperti Sihanoukville.^[1]

Efek pandemi Covid-19

Secara historis berpusat pada sektor kasino, jaringan kriminal yang beroperasi di Kamboja mengalami dampak berat setelah diberlakukannya undang-undang pada tahun 2019 yang memperketat regulasi perjudian—khususnya dengan melarang perjudian daring—serta akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tajam jumlah wisatawan, terutama dari Tiongkok.^[1][7] Menghadapi kerugian ekonomi, organisasi kriminal yang terlibat dalam industri kasino Kamboja mulai bekerja sama dengan jaringan perdagangan manusia yang telah lama beroperasi di negara tersebut dan secara bertahap mengalihkan kegiatan mereka ke penipuan daring dan eksploitasi tenaga kerja paksa.^[1]

Sejak tahun 2021, sejumlah tempat usaha di Kamboja yang sebelumnya terkait dengan perjudian daring—seperti kasino dan hotel, termasuk beberapa di pusat kota besar—berubah fungsi menjadi kompleks penipuan daring.^[1][8] Pada tahun yang sama, beredar video yang direkam di dalam beberapa kompleks tersebut yang memperlihatkan para pekerja mengalami kekerasan fisik dan penyiksaan, yang kemudian menarik perhatian serta keprihatinan luas dari media internasional.^[9]

Tindakan keras dari tahun 2022

Pada tahun 2022, sejumlah operasi kepolisian Kamboja dilakukan terhadap kompleks penipuan di berbagai wilayah negara tersebut.^[10] Penggerebekan lanjutan berlangsung di Sihanoukville pada tahun 2024, yang menghasilkan penangkapan terhadap 450 orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian daring dan operasi penipuan.^[11] Namun, operasi-operasi tersebut tidak berhasil membongkar jaringan tersebut secara permanen maupun menghentikan tuduhan berkelanjutan mengenai keterlibatan dan toleransi pemerintah, yang telah dikecam oleh berbagai LSM serta lembaga internasional.^[12][13]

Pada Juni 2025, laporan dari Amnesty International kembali menarik perhatian media global terhadap kompleks penipuan di Kamboja.^{[14][15][16][17]} Pada Juli 2025, perdana menteri mengumumkan pembentukan “satuan tugas” yang didedikasikan untuk memerangi pusat-pusat penipuan daring tersebut.^[18]

Perekrutan

Jaringan kriminal di Kamboja menarik korban melalui iklan lowongan kerja palsu yang dipasang di platform seperti Facebook, Telegram, atau WeChat. Iklan-iklan tersebut menjanjikan pekerjaan kantor dengan gaji tinggi di perusahaan perdagangan elektronik atau teknologi fiktif yang berlokasi di Kamboja.^[8][9][14] Setelah tiba di Kamboja, para korban sering kali dilucuti dokumen identitasnya, dipindahkan secara paksa, dan ditahan di pusat-pusat penipuan tanpa kehendak mereka.^[19][20]

Skema

Kompleks penipuan di Kamboja sangat bergantung pada skema “pemotongan babi”, yaitu bentuk penipuan asmara di mana pelaku menyamar sebagai pasangan romantis dan membangun hubungan daring dengan korban selama beberapa minggu atau bulan. Mereka menggunakan foto curian dari media sosial Tiongkok dan membuat profil palsu di platform seperti LinkedIn, OkCupid, Tinder, Instagram, atau WhatsApp.^[8] Setelah kepercayaan terbentuk, korban dibujuk untuk berinvestasi dalam skema keuangan palsu, yang sering kali melibatkan mata uang kripto atau platform perdagangan fiktif.^[21]

Tuduhan keterlibatan dari LSM dan lembaga internasional

Meskipun beberapa operasi kepolisian Kamboja dilakukan pada tahun 2022, banyak pengamat internasional meyakini bahwa industri bawah tanah tersebut tetap berkembang di Kamboja karena adanya perlindungan dari para pengusaha berpengaruh yang memiliki hubungan dengan pejabat tinggi Kamboja.^[30] Pada tahun 2024, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara terbuka menuduh pemerintah Kamboja terlibat secara sistematis dengan jaringan kriminal yang terkait dengan kasino dan kompleks penipuan.^[6] Amnesty International menggemakan tuduhan ini dalam laporannya pada Juni 2025, dengan menyatakan bahwa pusat-pusat penipuan di Kamboja diuntungkan oleh keterlibatan pejabat resmi.^[31]

Tautan ke kerabat Perdana Menteri Hun Sen dan Hun Manet

Sebuah investigasi oleh ProPublica juga mengungkap bahwa salah satu kompleks penipuan paling terkenal di Kamboja, White Sand Palace di Sihanoukville, terletak di dekat kediaman musim panas Perdana Menteri Hun Manet.^[8][32] Pengusaha besar Kamboja, Ly Yong Phat, mantan penasihat ekonomi khusus bagi mantan Perdana Menteri Hun Sen sekaligus ayah dari perdana menteri saat ini, dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada September 2024 atas pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kerja paksa dalam penipuan investasi daring.^[27][33] Huione Group, sebuah konglomerat dengan pemegang saham utama Hun To, sepupu Perdana Menteri Hun Manet, telah dituduh memfasilitasi penggunaan pasar digitalnya untuk transaksi ilegal sejak tahun 2021—dengan nilai yang diperkirakan mencapai 24 miliar dolar AS. Menurut berbagai hasil investigasi, platform tersebut dianggap sebagai platform ilegal terbesar di dunia dalam kategorinya.^[2][34]

Represi media

Jurnalis Kamboja Mech Dara, yang menyelidiki jaringan pusat penipuan di Kamboja, mengumumkan pada tahun 2024 bahwa ia berhenti dari dunia jurnalistik setelah ditangkap oleh otoritas Kamboja selama proses penyelidikannya.^[2][35] Beberapa jurnalis Kamboja lainnya yang melaporkan tentang kompleks penipuan juga mengaku telah menjadi sasaran tindakan balasan dan intimidasi.^[36]

Dari Thailand

Pusat-pusat penipuan di Kamboja, serta krisis perbatasan Kamboja–Thailand yang masih berlangsung pada tahun 2025, membuat media Thailand sesekali menyebut Kamboja dengan julukan “Scambodia”.^[37][38][39]