Perang Dunia II
Selama pendudukan Jepang pada Perang Pasifik, pihak Jepang kesulitan menentukan sikap mereka terhadap populasi orang Indo (Indo-Eropa, Eurasia) di Hindia Belanda.[2] Pemerintah pendudukan Jepang ragu untuk memenjarakan orang Indo yang jumlahnya masih banyak pada masa itu, dan pada saat yang sama pemerintah pendudukan Jepang juga membutuhkan tenaga kerja administratif untuk mendukung pendudukan atas Indonesia, sehingga sikap awal mereka terhadap orang Indo cenderung relatif lunak.
Jepang jelas memilih untuk menekankan keturunan Asia dari orang Indo-Eropa daripada keturunan Eropa mereka, dan terus berusaha membentuk kesadaran kolektif orang Indo sepanjang sebagian besar masa pendudukan. Upaya Jepang ini hampir tidak membuahkan hasil karena orang Indo terus berpegang pada warisan Barat mereka.
Selama periode ini, Dahler tetap konsisten pada keyakinannya tentang asosiasi antara orang Indo-Eropa dengan pribumi dan terus menyerukan integrasi orang Indo ke dalam masyarakat pribumi Indonesia. Dahler sendiri sebenarnya lebih memilih istilah ‘Eurasia’ daripada istilah ‘Indo-Eropa’ yang lebih umum, karena ia ingin menekankan unsur Asia dalam orang Indo. Ia menjadi pemimpin gerakan Indo pro-Indonesia dan sepanjang pendudukan Jepang berusaha menjelaskan sudut pandang Jepang dan Indonesia kepada sesama orang Indo-Eropa.[3]
Pada Agustus 1943, Pemerintah pendudukan Jepang menujuk Dahler menjadi kepala ‘Kantor Oeroesan Peranakan’ (KOP) yang lebih dikenal sebagai ‘Kantor Dahler’. Pada saat ini, istilah yang digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menyebut orang Indo-Eropa, yaitu 'Belanda-Indo', telah diganti menjadi 'Peranakan'.
Pada bulan September 1943, orang Indo-Eropa secara resmi digolongkan sebagai golongan yang tidak bermusuhan dengan Jepang, dan Jepang berjanji akan membebaskan orang Indo-Eropa dari kamp penahanan tempat Jepang menawan mereka. Selain itu, pemerintah Jepang membolehkan orang Indo-Eropa untuk mencairkan 30% dari tabungan bank mereka dan anak-anak Indo-Eropa diperbolehkan untuk kembali bersekolah. Pada bulan Oktober 1943, dalam pencacahan yang dilakukan oleh Jepang, orang Indo-Eropa harus menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki setidaknya tujuh orang leluhur Indo-Eropa atau pribumi.[3]
Namun demikian, banyak orang pribumi yang percaya bahwa perbedaan yang telah mengakar dalam antara golongan pribumi dan orang Indo-Eropa selama masa penjajahan Belanda tidak dapat dihapus begitu saja, dan di saat yang sama banyak orang Indo-Eropa yang bersikap reaksioner dan menolak disamakan dengan orang pribumi. Sentimen dalam komunitas Indo-Eropa bolak-balik antara pro dan anti Belanda, pro dan anti Indonesia, serta pro dan anti Jepang. Secara umum, mayoritas orang Indo-Eropa tetap bangga dengan keturunan Eropa mereka dan menentang upaya Jepang maupun Indonesia untuk meniadakan identitas Barat mereka.[4]
Menjelang akhir Perang Dunia II, tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap orang Indo-Eropa menjadi lebih agresif. Jumlah orang Indo-Eropa yang dipenjara oleh Jepang justru terus meningkat selama pendudukan, hingga mencapai 35% dari keseluruhan penduduk Indo-Eropa. Pada tahun 1944, sekelompok Indo-Eropa yang lebih pro-Indonesia dan lebih radikal di bawah kepemimpinan Van den Eeckhout ditambahkan ke kantor Dahler. Dahler yang sudah tua dan dikenal sebagai sosok pendiam dan ramah tidak menyukai pendekatan yang militan dan terkadang keras dari para pendatang baru itu, tetapi ia tidak mampu menengahi karena Van den Eeckhout menerima instruksi langsung dari pihak Jepang.[3] Pada bulan Oktober 1944, di sebuah kamp pemuda yang didirikan untuk anak laki-laki Indo-Eropa di selatan Dampit, 13 pemuda (usia 16 hingga 21) dituduh melakukan perilaku subversif dan dipenggal secara publik oleh Jepang.[3]
Masa Revolusi
Dahler adalah satu-satunya orang Indo-Eropa yang ikut serta dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Mei 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Dahler menjadi anggota bagian politik Partai Nasional Indonesia (PNI). Bersama Soekarno dan Sutan Sjahrir, ia terus mengajak orang Indo-Eropa untuk bergabung dengan revolusi nasional, tetapi upaya mereka gagal karena berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh pihak revolusioner Indonesia terhadap komunitas Indo-Eropa selama Masa Bersiap yang menyebabkan kebanyakan orang Indo-Eropa makin memihak pada Belanda.[3]
Pada bulan Februari 1946, Dahler ditangkap di Batavia oleh pihak Belanda dan dituduh berkolaborasi dengan Jepang. Meskipun Belanda menganggapnya bersalah secara moral, tidak ditemukan dasar hukum yang cukup untuk menghukumnya dan ia akhirnya diberi amnesti. Pada bulan Mei 1947 Dahler pindah ke wilayah Republik dan dipertemukan kembali dengan sahabat lamanya Douwes Dekker. Dahler meninggal pada 7 Juni 1948 di Yogyakarta tanpa menyaksikan penyerahan resmi kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia.[3]
Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda pada Indonesia pada 1949, Indonesia terus menghadapi kemerosotan ekonomi dan kekacauan yang mengancam persatuan nasional. Kebijakan anti-Belanda Presiden Sukarno secara tidak langsung memicu sentimen anti-Indo-Eropa yang mendorong banyak orang Indo-Eropa untuk pergi dari Indonesia dan menetap di negara lain (seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Australia). Ironisnya, dalam upaya mengurangi gelombang kepindahan orang Indo-Eropa ke Belanda, pemerintah Belanda setelah tahun 1949 secara aktif mendorong kewarganegaraan Indonesia bagi orang Indo-Eropa, gagasan yang selalu diperjuangkan oleh Dahler.
Makam Dahler berada di Pemakaman Rumah Sakit Bethesda, Mrican, Yogyakarta.
