Pemulihan hijau adalah serangkaian usulan kebijakan reformasi lingkungan, regulasi, dan fiskal untuk membangun kembali perekonomian setelah krisis ekonomi, seperti resesi COVID-19 atau krisis keuangan 2008, yang berorientasi pada lingkungan. Serangkaian usulan kebijakan ini berkaitan dengan langkah-langkah fiskal yang bertujuan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat positif bagi lingkungan, termasuk langkah-langkah untuk energi terbarukan, efisiensi energi, solusi berbasis alam, transportasi berkelanjutan, inovasi hijau, lapangan kerja hijau, dan lain sebagainya.[1][2][3][4][5][6][7]
Dukungan untuk pemulihan hijau sebagai respons terhadap krisis, khususnya pandemi Covid-19, telah datang dari berbagai partai politik, pemerintah, aktivis, dan akademisi di seluruh dunia.[8][9] Mengikuti langkah-langkah serupa sebagai respons terhadap krisis keuangan globa 2008,[10] tujuan utama dari usulan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan untuk memerangi resesi juga dimanfaatkan untuk memerangi perubahan iklim. Tindakan ini termasuk pengurangan penggunaan batu bara, minyak, dan gas, serta penerapan transportasi bersih, energi terbarukan, bangunan ramah lingkungan, dan praktik perusahaan atau keuangan yang berkelanjutan. Inisiatif pemulihan hijau didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).[11] Beberapa inisiatif global telah menyediakan pelacakan langsung terhadap respons fiskal nasional, termasuk Global Recovery Observatory (hasil kerja sama Universitas Oxford, PBB, dan Dana Moneter Internasional),[12] Energy Policy Tracker,[13] dan Green Recovery Tracker milik OECD.[14]
Dalam membedakan antara investasi penyelamatan dan pemulihan, pada Maret 2021 analisis oleh Global Recovery Observatory menemukan bahwa 18% dari investasi pemulihan dan 2,5% dari total pengeluaran diharapkan untuk meningkatkan keberlanjutan.[1] Pada bulan Juli 2021, Badan Energi Internasional mendukung analisis tersebut, mencatat bahwa hanya sekitar 2% dari dana bailout ekonomi di seluruh dunia yang dialokasikan untuk energi bersih.[15] Menurut analisis tahun 2022 terhadap $14 triliun yang dihabiskan negara-negara G20 sebagai stimulus ekonomi, hanya sekitar 6% dari pengeluaran pemulihan pandemi dialokasikan ke bidang-bidang yang juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk elektrifikasi kendaraan, membuat bangunan lebih hemat energi dan memasang energi terbarukan.[16]
