Bail-in berbeda dengan bail-out, karena bail-in tidak tergantung pada pihak eksternal, terutama pemerintah. Bail-in mengumpulkan modal baru untuk menyelamatkan perusahaan yang kesulitan melalui rekapitalisasi internal dan memaksa para kreditur untuk ikut menanggung beban, dengan sebagian utang mereka dihapus atau diubah menjadi ekuitas. Contohnya, pada kasus bank di Siprus pada tahun 2013, di mana kreditur adalah pemegang obligasi, dan bail-in berasal dari nasabah yang saldo tabungannya lebih dari €100.000.[15]
Teori
Bail-in pertama kali dicetuskan secara publik di op-ed Economist yang berjudul "From Bail-out to Bail-in" pada bulan Januari 2010,[16] karya Paul Calello dan Wilson Ervin. Bail-in dideskripsikan sebagai sebuah alternatif baru antara "bail-out dari para wajib pajak (buruk) dan runtuhnya sistem keuangan (dapat lebih buruk)." Bail-in meliputi rekapitalisasi cepat yang dilakukan dengan mengkonversi utang kepada para pemegang obligasi menjadi ekuitas segar. Modal baru tersebut akan menyerap kerugian dan menyediakan modal baru untuk mendukung aktivitas penting, sehingga menghindari kegagalan yang mendadak atau penjualan perusahaan dengan harga murah, sebagaimana pada kegagalan Lehman. Manajemen akan dipecat dan pemegang saham akan digantikan oleh para pemegang obligasi, tetapi waralaba, pegawai, dan layanan utama tetap berjalan, dengan didukung oleh modal yang baru didapat tersebut.[17]
Pada saat yang hampir bersamaan, Bank of England juga mengembangkan arsitektur serupa,[18] karena adanya kebutuhan akan alat yang lebih baik untuk menangani bank yang gagal akibat krisis keuangan. Diskusi resmi pertama mengenai bail-in dimulai dengan pidato dari Paul Tucker, yang memimpin Kelompok Kerja Manajemen Krisis Antar Negara pada Financial Stability Board (FSB) dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Stabilitas Keuangan di Bank of England. Pada bulan Maret 2010, Tucker mulai menguraikan properti strategi "bail-in" baru untuk menangani kegagalan bank besar, yakni:
Pendekatan yang cukup berbeda, dan agak lebih mendalam adalah dengan menerapkan kerangka resolusi super khusus yang memungkinkan pihak berwenang, pada jadwal yang cepat, untuk mengurangi kreditur yang tidak diasuransikan.
Pada bulan Oktober 2011, Kelompok Kerja FSB telah mengembangkan pemikiran tersebut dan menerbitkan "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions." Dokumen tersebut menetapkan prinsip dasar untuk diadopsi oleh semua negara yang berpartisipasi, termasuk kapabilitas hukum dan operasional untuk rezim resolusi super khusus (kini dikenal sebagai "bail-in").[19]
Cakupan rezim resolusi yang direncanakan tidak terbatas pada bank domestik besar. Selain lembaga keuangan sistemik, rezim tersebut juga berlaku pada infrastruktur pasar keuangan, seperti rumah kliring. FSB mendefinisikan infrastruktur pasar keuangan meliputi sistem kliring dan penyelesaian sekuritas multilateral dan derivatif, serta seluruh sistem pertukaran dan transaksi, se[20]perti sistem pembayaran, dan tempat penyimpanan surat berharga. Hal tersebut berarti bahwa klaim kreditur tanpa jaminan kepada, misalnya, lembaga lembaga kliring atau bursa efek secara teori dapat terpengaruh jika lembaga keuangan tersebut perlu mendapat bail-in.
Elemen antar negara dari resolusi lembaga keuangan sistemik global menjadi topik artikel yang ditulis bersama-sama oleh Federal Reserve dan Bank of England pada tahun 2012.
Mantan Deputi Direktur Bank of England Paul Tucker memilih untuk membuka karier akademisnya di Harvard dengan berpidato pada bulan Oktober 2013 di Washington, di depan Institute of International Finance, di mana ia berpendapat bahwa resolusi tersebut telah sangat canggih di sejumlah negara, sehingga bailout tidak diperlukan, antara lain di Amerika Serikat. Walaupun lembaga keuangan tersebut masih besar, mereka tidak lagi terlalu besar untuk gagal, karena membaiknya teknologi resolusi.
Tidak jauh berbeda, sebuah laporan GAO pada tahun 2014 menemukan bahwa sebagian besar ekspektasi pasar terhadap bailout untuk bank yang "terlalu besar untuk gagal" telah hilang, dengan adanya reformasi tersebut. Laporan tersebut dilakukan dengan sejumlah metode, terutama dengan membandingkan biaya pendanaan dari bank-bank terbesar dengan bank-bank yang lebih kecil. Perbedaan yang dulunya cukup besar pada saat krisis, telah berkurang menjadi hampir nol dengan adanya reformasi tersebut, tetapi GAO juga memperingatkan bahwa laporan tersebut harus diinterpretasi dengan hati-hati.[21]
Di Eropa, simposium komunitas Uni Eropa mengenai "Future of Banking in Europe" (Desember 2013) dihadiri oleh Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan, yang mengajukan skema bail-in terkait serikat perbankan yang sedang didiskusikan pada acara tersebut.[22] Deputi Direktur BoE, Jon Cunliffe menyarankan pada pidato bulan Maret 2014 di Chatham House bahwa bank domestik yang terlalu besar untuk gagal, bukannya dinasionalisasi seperti pada kasus HBOS, RBS, dan hampir pada kasus Barclays, bank-bank tersebut sebenarnya bisa menjalani bail-in.[23]
Semacam bail-in sebenarnya pernah digunakan pada lembaga keuangan kecil di Denmark (seperti Amagerbanken) pada tahun 2011,[24] serta kemudian konversi utang junior di SNS REALL asal Belanda. Namun, proses tersebut tidak mendapat perhatian global hingga bail-in bank utama di Siprus pada tahun 2013. Sementara restrukturisasi bank di Britania Raya pada tahun 2013 dideskripsikan sebagai sebuah bail-in sukarela.[25]
Upaya legislatif dan eksekutif
Undang-Undang Dodd-Frank mengatur prosedur resolusi bank di Amerika Serikat di Bab I dan Bab II.[26] Bab I merujuk pada prosedur yang disarankan, yakni meresolusi bank melalui prosedur kebangkrutan dengan dibantu pra-perencanaan yang ekstensif ("niat hidup").[27]
Bab II mengatur kewenangan tambahan yang dapat digunakan apabila kebangkrutan tersebut dianggap "berdampak yang serius dan negatif terhadap stabilitas keuangan di Amerika Serikat", sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, bersama dengan dua pertiga dari Federal Reserve Board dan dua pertiga dari dewan FDIC.[28] Sebagaimana Bab I, Bab II akan memaksa pemegang saham dan kreditur untuk menanggung kerugian dari lembaga keuangan yang gagal, serta "memecat manajemen yang bertanggung jawab atas kondisi keuangan dari lembaga keuangan tersebut." Prosedur tersebut juga memberikan perlindungan tertentu untuk kreditur, seperti dengan menetapkan persyaratan untuk pembayaran kepada penggugat, yakni lembaga keuangan harus memiliki jumlah dana setidaknya sama dengan jumlah dana yang diterima oleh penggugat pada likuidasi kebangkrutan.
FDIC pun menaruh perhatian pada masalah kepemimpinan pasca-resolusi dan menyarankan bahwa CEO dan dewan direksi baru seharusnya diangkat berdasarkan panduan dari FDIC.
