Pemulihan Kemerdekaan Republik LatviaDeklarasi pemulihan kemerdekaan Republik Latvia
Deklarasi "Pemulihan Kemerdekaan Republik Latvia"[1] (bahasa Latvia:Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanucode: lv is deprecated ) diadopsi pada 4 Mei 1990, oleh Majelis Agung dari Republik Sosialis Soviet Latvia. Deklarasi ini menyatakan bahwa, meskipun Latvia secara de facto telah kehilangan kemerdekaannya pada tahun 1940, ketika dianeksasi oleh Uni Soviet, negara ini secara secara de jure tetap menjadi negara berdaulat karena aneksasi yang dilakikan bersifat inkonstitusional dan bertentangan dengan kehendak masyarakat Latvia. Oleh karena itu memutuskan bahwa Pakta Molotov–Ribbentrop dan pendudukan Uni Soviet atas Latvia pada tahun 1940 merupakan tindakan ilegal, dan membatalkan deklarasi penggabungan Latvia ke Uni Soviet pada 21 Juli 1940, kembali memberlakukan Konstitusi Latvia 1922, yang kemudian sebagian ditangguhkan, dan menetapkan masa transisi untuk kemerdekaan de facto, yang akan berakhir pada sesi pertama Saeima. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa selama masa transisi Konstitusi Republik Sosialis Soviet Latvia dan undang-undang lainnya akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan pasal 1, 2, 3 dan 6 Konstitusi Latvia, yang diperkuat oleh deklarasi. Deklarasi ini menguraikan untuk membuat edisi baru Konstitusi Latvia. Hak sosial, ekonomi, budaya dan politik yang diberikan kepada warga negara dan penduduk Latvia sesuai dengan hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa Latvia akan membentuk hubungan dengan Uni Soviet atas dasar Perjanjian Damai Latvia-Uni Soviet pada tahun 1920, dimana Uni Soviet telah mengakui kemerdekaan Latvia yang tidak dapat diganggu gugat.[2] 4 Mei menjadi hari libur nasional di Latvia.
Adopsi
Majelis Agung dipilih pada tanggal 18 Maret 1990, ini adalah pemilihan umun pertama di Soviet Latvia yang dapat diikuti oleh beberapa partai. 201 wakil terpilih.[3] Deklarasi ini diadopsi pada 4 Mei 1990, dalam sebuah pemungutan suara terbuka, mayoritas dua pertiga — 132 suara — dibutuhkan, 138 deputi memilih untuk mengadopsi deklarasi, 1 abstain, sementara yang lain tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara, dan oleh karena itu tidak ada suara yang menolak deklarasi.[4]
Reaksi
Pada 4 Mei 1990, setelah deklarasi ini diadopsi, Partai Komunis Latvia memutuskan bahwa deklarasi ini tidak konstitusional, terdapat banyak kontradiksi dan ketidakakuratan sejarah, dan menekankan bahwa masalah ini seharusnya diputuskan melalui referendum. Partai Komunis menganggap bahwa deklarasi ini mungkin memicu Presiden Uni Soviet untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan, oleh karena itu partai harus meluncurkan kampanye propaganda untuk melawan deklarasi ini dan meminta Presiden Uni Soviet untuk membatalkan deklarasi Majelis Agung.[5] Pada tanggal 14 Mei 1990, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa deklarasi ini melanggar Konstitusi Uni Soviet dan Konstitusi Republik Sosialis Soviet Latvia dan dengan demikian terdapat kekosongan saat adopsi.[6]
.jpg)