Sanksi bagi penyelenggara pemilu

Seluruh anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menjadi penyelenggara Pilbup Puncak Jaya 2017 dijatuhi sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Setelah diadukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen, ke DKPP dan kemudian mendapatkan sanksi peringatan, seluruh anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya kemudian diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Papua. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilbup Puncak Jaya 2017 bahkan diambil alih oleh KPU Provinsi Papua sebagai tindak lanjut dari putusan sela Mahkamah Konstitusi. Putusan DKPP ditetapkan pada 8 Juni 2017, sedangkan pengambilalihan tugas dan wewenang oleh KPU Provinsi Papua ditetapkan pada 12 April 2017.^[10] Berikut adalah penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanki oleh DKPP.^[12]

• Jennifer Darling Tabuni (Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)
• Beleki Gire (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)
• Rainus Murib (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)
• Emaus Wonda (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)
• Ipius Wonda (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)
• Denio Wonda (Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)
• Paul Rumbekwan (Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)
• Epius Kogoya (Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)

Digugat dua kali

Hasil rekapitulasi suara pasangan calon dalam Pilbup Puncak Jaya 2017 digugat sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi. Dua gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen. Gugatan pertama ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yang kemudian menghasilkan putusan sela Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2017. Dalam putusan sela tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 distrik yang oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya jumlahnya dijadikan nol.^[9][13] Gugatan kedua ditujukan kepada KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya setelah seluruh anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya diberehentikan sementara. Gugatan kedua ini yang kemudian menghasilkan hasil akhir dari Pilbup Puncak Jaya 2017 yang kesimpulannya tidak jauh berbeda dengan hasil keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya sebelumnya, yaitu pemenang Pilbup Puncak Jaya 2017 adalah paslon nomor urut 3, Yuni Wonda-Deinas Gelei. Yang membedakan hanyalah jumlah perolehan suara masing-masing paslon yang sebelumnya tidak mengakomodir perolehan suara di 6 distrik ditambah dengan perolehan suara dalam PSU di 6 distrik.^[14] Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan Yuni Wonda dan Deinas Gelei pada 7 Agustus 2017 yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menetapkan surat keputusan terkait pasangan bupati dan wakil bupati terpilih pada 10 Agustus 2017.^[11]

Kerusuhan pascapenetapan paslon terpilih

Setelah KPU Provinsi Papua menetapkan pasangan Yuni Wonda dan Deinas Gelei sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilbup Puncak Jaya 2017, terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen. Kerusuhan yang terjadi memicu pertikaian antarkelompok pendukung paslon di ibu kota kabupaten, Mulia. Sebanyak 4 orang tewas, 20 orang terluka, dan 14 honai dibakar pada 21 Agustus 2017.^[15][16] Kronologis pertikaian dimulai dari pendukung paslon nomor urut 1 yang sedang mengambil kayu bayar tiba-tiba diserang oleh pendukung paslon nomor urut 3 di Kampung Kalengga.^[17] Sebenarnya, sebelum itu telah terjadi beberapa kali pertikaian, khususnya sejak pelaksanaan PSU di 6 distrik sesuai putusan sela Mahkamah Konstitusi.^[18] Untuk meredam kerusuhan yang telah berlangsung kurang lebih selama tiga bulan, tiga calon bupati yang menjadi peserta dalam Pilbup Puncak Jaya 2017 kemudian melakukan pertemuan. Pertemuan yang diinisiai oleh cabup nomor urut 2 yang juga Bupati Puncak Jaya petahana, Henok Ibo, diselenggarakan pada 27 September 2017 di Kota Mulia.^[19]