Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI; Kurdi: حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران, romanized:Hizbi Dêmukrati Kurdıstani Êrancode: ku is deprecated , HDKA; Persia: حزب دموکرات کردستان ایران, romanized:Ḥezb-e Demokrāt-e Kordestān-e Īrāncode: fa is deprecated ) adalah partai politik Kurdi di Iran yang berhaluan kiri dan memiliki sayap militer, serta dikenal memperjuangkan hak-hak nasional Kurdi dalam kerangka Iran yang federal dan demokratis.[1][2]
PDKI beroperasi sebagai kelompok bersenjata dan berbasis di wilayah Kurdistan Irak, dengan kantor cabang politik di Eropa.[3] Partai ini merupakan partai politik Kurdi tertua yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Kurdi di Iran.[4] Organisasi ini dilarang dan diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Iran, sehingga tidak dapat beroperasi secara terbuka di dalam negeri.[5][6] Seiring waktu, kelompok ini menggeser fokusnya dari tujuan membentuk negara Kurdi merdeka menjadi advokasi otonomi[7] atau penerapan sistem federal di Iran,[8][9][10][11] serta menganut sosialisme demokratis.[12]
Dalam beberapa tahun terakhir, PDKI juga memainkan peran penting dalam mendukung protes besar-besaran terhadap rezim Iran. Partai ini, bersama kelompok oposisi Kurdi lainnya, menyerukan pergantian rezim dan pembentukan pemerintahan demokratis yang menjamin kebebasan dan hak bagi seluruh warga. Meskipun terjadi tindakan keras dari pemerintah terhadap demonstran, PDKI mengorganisasi aksi solidaritas seperti pemogokan dan protes publik di dalam Provinsi Kurdistan.[13][14] Selama protes tersebut, partai ini bergabung dengan kelompok Kurdi lain untuk membentuk Koalisi Kekuatan Politik Kurdistan Iran.[15]
Sejarah
Sejarah awal
Pada 16 Agustus 1945, Qazi Muhammad mendirikan partai tersebut dengan nama Partai Demokrat Kurdistan (PDK) di Mahabad, Iran.[16] Organisasi ini muncul sebagian sebagai respons terhadap kebijakan negara yang dianggap diskriminatif terhadap komunitas non-Persia dan non-Syiah di Iran.[1] Partai ini menggantikan Asosiasi untuk Kebangkitan Kurdi (Komalay Ziyanaway Kurd), yang didirikan beberapa tahun sebelumnya oleh sebagian tokoh yang kemudian menjadi pendiri PDK.[17]
Pada 22 Januari 1946, Republik Kurdistan diproklamasikan, dan Qazi Muhammad secara resmi menjadi presidennya. Republik tersebut hanya bertahan kurang dari satu tahun sebelum berakhirnya pendudukan Soviet di Iran, setelah itu Angkatan Darat Imperial Iran di bawah Mohammad Reza Pahlavi merebut kembali wilayah tersebut pada 15 Desember 1946.[18] Setelah jatuhnya republik, banyak anggota PDK ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Iran, termasuk Qazi Muhammad, yang hampir membuat partai tersebut runtuh.[19]
Sejak 1947, KDPI menjadi aktor utama dalam gerakan nasional Kurdi di Iran, terutama setelah runtuhnya Republik Kurdistan.[1]
↑United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Iran: Kurds and Kurdish political groups, July 2016, Version 2.0, available at: http://www.refworld.org/docid/578f67c34.html [accessed 18 March 2017]
↑"Freedom House", Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, Rowman & Littlefield Publishers, 2011, hlm.321, ISBN978-1-4422-0996-1
↑Alex Peter Schmid; A. J. Jongman (2005). "Kurdish Democratic Party of Iran". Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, & literature. Transaction Publishers. hlm.579. ISBN978-1-4128-0469-1.
↑Maisel, Sebastian (2018). The Kurds: An Encyclopedia of Life, Culture, and Society. ABC-CLIO. hlm.36-39. ISBN1440842566.
↑Ghassemlou, A.R. (1993). "Kurdistan in Iran". Dalam Gérard Chaliand (ed.). A People Without a Country: The Kurds and Kurdistan. London: Zed Books. hlm.106–118. ISBN978-1-85649-194-5.
↑"About". Democratic Party of Iranian Kurdistan (dalam bahasa Inggris (Britania)). 2017-08-19. Diakses tanggal 2026-02-23.
