Benteng Tatas

Dahulu, Pulau Tatas, yang merupakan pulau delta, merupakan lokasi dari Fort van Tatas yang merupakan benteng dan barak Belanda, di mana benteng ini dikelilingi kanal dan berada di persimpangan yang dinilai strategis, yaitu wilayah Kesultanan Banjar di Kuin di bagian baratnya dan daerah menuju Martapura dan Hulu Sungai di bagian timurnya. Selain strategis dari segi pertahanan, dari segi ekonomi juga dinilai strategis karena armada dagang Eropa (Belanda, Portugis, Inggris), Tiongkok, Melayu, Bugis, dan Jawa kerap berkabuh di daerah ini untuk melakukan perdagangan lada yang merupakan komoditas perdagangan kesultanan masa itu.^[6]

Awalnya, Pulau Tatas tidak dilirik oleh VOC sebagai benteng pertahanan dan lebih memilih Sungai Barito di dekat muara Sungai Kuin karena berdekatan dengan keraton kesultanan. Bahkan pada kedatangan VOC yang kedua pada tahun 1612, armada VOC belum melihat pulau ini. Baru pada Oktober 1756, ketika Sultan Banjar melakukan perjanjian dengan Johan Andreas Para Vinci, pulau ini menjadi benteng pertahanan di mana wilayah ini berada di tangan Inggris, di mana benteng ini dibangun dengan bentuk pentagin yang diperkuat selekoh (bastion) di sisi sungai dan sisi daratan. Lalu, pada tahun 1786-1787, saat Sultan Banjar menyerahkan kedaulatan kepada VOC, VOC mendirikan pusat pemerintahan di pulau ini.^[6]

Pembangunan

Keinginan untuk membangun sebuah masjid raya dimulai ketika beberapa tokoh seperti Brigjend H. Hasan Basry, H. Maksid, M. Yusi, dan sejumlah ulama sepakat membangun sebuah masjid raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam dalam arti luas di Banjarmasin. Pada awalnya, lokasi masjid raya yang akan dibangun berlokasi di areal bekas Hotel Banjar. Rencana ini mendapat masukan dari Pangdam X Lambung Mangkurat saat itu, Amir Machmud dan Gubernur Kalsel pada saat itu, Aberani Sulaiman. Namun, pertimbangan lain yang kemudian diterima adalah bahwa lokasi masjid raya yang akan dibangun adalah di Pulau Tatas yang berada di pusat Kota Banjarmasin,dan lahannya masih tergolong luas (sekitar 100 ribu meter persegi), di mana pada saat itu merupakan asrama militer.^[3][5][6][7]

Setelah pemilihan lokasi dilakukan dengan bantuan para ahli dari Institut Teknologi Bandung, dilakukan peletakan batu pertama oleh Aberani Sulaiman dan Amir Machmud pada tahun 1964. Namun, pembangunan masjid sempat tertunda karena kondisi perekonomian, politik, dan keamanan saat itu belum sepenuhnya stabil akibat peristiwa Gerakan 30 September. Selain itu, banyak pejabat dan tokoh yang berperan dalam pembangunan masjid mengalami mutasi tugas. Akhirnya, pada 10 November 1974, Gubernur Kalimantan Selatan saat itu, Soebardjo, baru meresmikan pemancangan tiang pertama Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang menandakan bahwa pembangunan masjid telah dimulai kembali, di mana dia menunjuk PT Griya Cipta Sarana sebagai perencana dan PT Barata Metelworles sebagai pelaksana pembangunan.^[3][5][7][8] Seeblumnya, Kantor Wilayah Departemen Agama telah membentuk tim khusus untuk menentukan arah kiblat pada masjid ini pada tanggal 8 Agustus 1974 yang terdiri dari K.H. M.Hanafie Gobit, K.H. Abdullah Busthani, Drs. Mas’ud Djuhrie serta M. Arsyad Suban.^[4]

Pada 31 Oktober 1979 atau 10 Zulhijah 1399 Hijriah, dilaksanakan Salat Iduladha untuk yang pertama kalinya di masjid ini. Meskipun kondisi masjid pada saat itu belum sepenuhnya selesai dibangun, salat berjamaah tersebut dapat dilaksanakan yang menandakan bahwa masjid ini sudah dapat digunakan pada masyarakat. Setelah itu, dibentuklah panitia pengumpul dana yang diketuai oleh K.H. Hasan Moegni Marwan dengan sekretaris H.M Rafi'i Hamdi. Kurang lebih selama tujuh tahun dibangun, akhirnya masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 9 Februari 1981.^[3][5][7][8]

Hingga saat ini, ada beberapa orang yang pernah berperan menjadi pengurus masjid dari periode ke periode, seperti K.H. Hasan Moegeni Marwan (ketua umum periode 1980-1982), Ir. H. M. Said (ketua umum pada periode 1982-1987, di mana dibantu oleh K.H. Muhammad Rafi'i Hamdie), H.Maksid (ketua umum 1987-1999), K.H.Husin Naparin, Lc, M.A (ketua umum periode 1999-2004), K.H.Ahmad Bakeri (ketua umum periode 2004-2006), Drs.H.Rudy Ariffin, M.M (ketua umum periode 2006-2008, di mana dibantu oleh K.H. Ahmad Bakeri sebagai ketua harian), Drs.K.H.Tabrani Basri (ketua umum periode 2008-2010), Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, S.H (ketua umum periode 2010-2012 & 2012-2015), Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag (ketua umum periode 2016-2018), Drs. K.H. Darul Quthni, M.H (ketua umum periode 2018-2025), dan Dr. Drs. H. Muhammad Tambrin, MM.Pd (ketua umum periode 2025-sekarang).^[3][5][9]

Renovasi

Pada tahun 2009, dilakukan renovasi yang dilaksanakan oleh gubernur saat itu, Rudy Ariffin dengan menggunakan anggaran sekitar 37 miliar rupiah. Renovasi dilakukan untuk memperbaiki berbagai sisi masjid termasuk kubah utama di bagian dalam masjid, mengngat beberapa bagian masjid dinilai sudah tidak prima karena usia. Meskipun begitu, proses renovasi ini tidak mengubah bentuk asli masjid, meskipun ada wacana ingin memperluas areal pelataran masjid dan memasang atap payung elektrik seperti Masjid Nabawi pada tahun 2015.^[7][10]