Individu

Tingkat pertama memandang bahwa perang sering kali dipicu oleh perilaku negarawan dan pemimpin politik seperti kepala negara, misalnya Napoleon atau Saddam Hussein, atau sifat manusia secara umum. Pandangan ini sejalan dengan realisme klasik yang mendominasi ilmu hubungan internasional ketika Man, the State, and War terbit. Waltz mengkritik pandangan ini dalam buku selanjutnya, Theory of International Politics.

Negara

Teori perang dalam tingkat kedua ini memandang bahwa perang dipicu oleh kondisi dalam negeri semua negara. Waltz memberi contoh teori imperialisme Lenin yang menyatakan bahwa penyebab utama perang adalah keinginan negara-negara kapitalis untuk terus membuka pasar baru demi mempertahankan sistem ekonomi di dalam negerinya sendiri. Contoh yang lebih familier di dunia Barat saat ini adalah pandangan bahwa perang dipicu oleh negara-negara non-demokratis karena kondisi dalam negerinya tidak stabil.

Sistem internasional

Waltz menulis bahwa dua tingkat sebelumnya secara umum tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan tingkat ketiga, tetapi tetap saja penting dalam menentukan penyebab perang. Tingkat ketiga menjelaskan kerangka politik dunia, sedangkan tingkat kedua menjelaskan hal-hal yang menentukan kebijakan suatu negara. Tingkat ketiga memandang bahwa penyebab perang adalah sesuatu yang sistemik, yaitu struktur sistem internasional yang anarkis. "Anarki" di sini bukan berarti kekacauan, melainkan tidak adanya lembaga berdaulat yang mengatur interaksi negara-bangsa.

Berbeda dengan sistem domestik memungkinkan warga bergantung kepada pihak berwenang untuk melindungi diri dan propertinya, apabila sebuah negara dijajah dan menelepon nomor darurat, belum tentu ada yang menjawab. Perbandingannya, dua warga negara yang berselisih bisa meminta bantuan pengadilan untuk menetapkan putusan akhir dan pihak berwenang untuk memastikan putusan tersebut dijalankan. Sementara itu, di tingkat internasional, tidak ada lembaga di atas negara-bangsa yang dapat menetapkan aturan atau hukum untuk semua negara, memutuskan pelaksanaannya dalam kasus-kasus tertentu, dan memaksa negara mematuhi putusan pengadilan.

Akibatnya, apabila ada isu yang dianggap penting oleh sebuah negara, negara tersebut dapat menyelesaikannya dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memaksakan kehendak terhadap negara-negara lain. Karena itu, setiap negara selalu bisa bergantung kepada militernya sebagai pilihan terakhir. Topik ini dijelaskan lebih lanjut dalam Theory of International Politics, buku yang menjabarkan teori politik internasional secara umum.