Karier di Pemerintahan

Ia mulai terlibat dengan pemerintahan setelah menjadi salah seorang panelis di dalam debat Calon Presiden pada tahun 2003. Lin Che Wei menjadi panelis dari pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Lin Che Wei menjadi sekretaris team perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN, Sugiharto dan Staf Khusus dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi Policy Advisor (anggota Tim Asistensi) dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Kemudian menjadi Policy Advisor Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN dan policy advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution.^[7]

Sebagai Policy Advisor Kementrian ATR/BPN (2016-2019) Lin Che Wei terlibat dalam formulasi kebijakan:

1. Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) dengan target sertifikasi 5 Juta Bidang pada tahun 2017, 7 Juta Bidang pada tahun 2018, dan 9 Juta Bidang pada tahun 2019
2. Pembentukan Bank Bank Tanah (Sedang dalam proses)
3. Diskusi pembentukan UU Pertanahan.

Sebagai Policy Advisor Kemenko Perekenomian (2014-2019), Lin Che Wei ikut terlibat dalam formulasi kebijakan:

1. Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit
2. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (2017)
3. Roadmap Kopi (2018)
4. Roadmap Industri Baja (2015-2017)
5. Studi Revitalisasi Pendidikan Vokasi (2016-2019)
6. Rencana Replanting Perkebunan Karet
7. Studi Industri Penerbangan Nasional Meliputi (Bandara, Airlines, Airnav)-2019
8. Studi tentang Hutan dan Kawasan Hutan
9. Roadmap Tobacco dan Industri berbasis Tembakau (2018)
10. Roadmap Industri berbasis Rumput Laut
11. Studi dan Formulasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (2017-2019)
12. Roadmap untuk Industri Sapi dan Sapi Perah (Sedang Berjalan)
13. Studi E-Commerce dan Digital
14. Beberapa Kebijakan menyangkut Sektor Pangan (Kebijakan Menyangkut Infrastruktur Irigasi, Beras, Jagung)
15. Bekerja sama dengan Dirjen EBTKE dalam melakukan studi Green Diesel (bersama dengan P3TEK)
16. Melakukan Stakeholder Mapping dalam bidang Energi dengan PT Pertamina (Persero)
17. Verifikasi Lahan Sawah (Pilot Project pemetaan Lahan bekerja sama dengan BRI, Bulog)
18. Verifikasi Luas Lahan Kelapa Sawit di Provinsi Riau (bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V

Karier Lainnya

Sejak Agustus 2007 sampai 2008, Lin Che Wei menjabat sebagai CEO dari Putera Sampoerna Foundation, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Putera Sampoerna. Pada tahun 2008, mendirikan perusahaan di bidang corporate advisory and research di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia. .Sejak 2013, Lin Che Wei menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yg bertugas merevitavilasi bangunan di Kota Tua Jakarta yang pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.^{[8][9][10][11]} Ia juga menjabat sebagai Oversight Comittee PT. Pelindo II (Persero).

Lin Che Wei juga aktif dalam policy discussion forum Olveh Forum yang membahas berbagai policy analysis diskusi. Lin Che Wei juga aktif dalam beberapa kegiatan pameran Seni Rupa bersama dengan Sarasvati Art Management aktif di dalam mengadakan beberapa pameran kesenian.

Kasus minyak goreng

Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam pusaran kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak sawit (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.^[12][13] Lin Che Wei diduga memiliki hubungan khusus dengan seorang pejabat di Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang mengkondisikan pihak swasta untuk mendapatkan izin ekspor dalam pengurusan persetujuan ekspor CPO yang dianggap melanggar hukum^[14] dan timbulnya konflik kepentingan.^[15] Fasilitas ekspor CPO tersebut melanggar ketentuan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) yakni kewajiban penjualan hasil produksi untuk pemasaran dalam negeri dan Domestic Price Obligation (DPO), yakni kewajiban penjualan produksi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).^[16] Kejaksaan Agung menelusuri adanya dugaan gratifikasi terkait pemberian fasilitas ekspor CPO periode Januari 2021-Maret 2022, berupa sejumlah uang yang diberikan kepada seorang pejabat di Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 tersangka lain dari pihak swasta dan Kementerian Perdagangan.^[17]

Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, jaksa menuntut Lin Che Wei 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Lin Che Wei didakwa berdasarkan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.^[18] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 Januari 2023 kemudian memvonis Lin Che Wei dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta.^[19]

Keputusan sidang pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Lin Che Wei diwarnai dissenting opinion atau pendapat berbeda. Perbedaan pendapat itu terjadi antara hakim anggota Moch. Agus Salim dengan dua hakim lainnya. Hakim Agus berpendapat Lin Che Wei tidak pernah melakukan pengurusan persetujuan ekspor atau PE. Lin Che Wei juga tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pelaku pihak usaha manapun terkait dengan pengurusan atau penerbitan PE. Fakta ini disampaikan beberapa saksi di persidangan.

Hakim Agus juga menyebut Lin Che Wei tak memperoleh keuntungan secara pribadi atas peran di dalam menangani masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Peran Lin Che Wei alias Webinanto Halimjati dalam upaya penanganan kelangkaan minyak goreng adalah pasif setelah ada permintaan dari Menteri Perdagangan saat itu Muhammad Lutfi.

Lin Che Wei menurut Hakim Agus juga hanya sebatas menyampaikan kajian analisis dan saran. Kajian dan saran itu bersifat tidak mengikat dan tidak harus dilaksanakan. Lebih lanjut, Agus menyebut Zoom meeting yang diikuti Lin Che Wei seluruhnya bersifat terbuka, tidak ada yang ditutupi.

Lin Che Wei juga bukan pejabat yang memiliki kekuasaan umum dan tidak menerima honor atau insentif dari pemerintah.^[20]