Dasar Pro-Cina
Beliau dikenal karena kebijakan yang lebih pro-Cina dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain pada waktu itu. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pendiriannya mengenai bahasa Cina.
Lim Chong Eu berusaha untuk meningkatkan kedudukan bahasa Cina dalam sistem pendidikan dan dalam kehidupan resmi. Salah satu usulan kontroversial yang dia kemukakan adalah untuk menjadikan bahasa Cina sebagai salah satu bahasa resmi negara, bersaing dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Beliau percaya bahwa masyarakat Cina di Malaysia berhak mendapat pengakuan yang lebih dalam aspek bahasa dan budaya mereka, yang mencakup penggunaan bahasa Cina dalam sistem pendidikan dan di tingkat pemerintahan.
Namun, usulan ini mendapat tentangan hebat dari Tunku Abdul Rahman dan banyak pemimpin Melayu yang khawatir hal ini akan mengancam perpaduan nasional serta dominasi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada waktu itu, Malaysia sedang dalam proses membangun identitas nasional yang berbasis pada konsep "satu bangsa, satu bahasa", dengan bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam perpaduan antar suku.
Selain itu, Lim juga memperjuangkan hak-hak komunitas Cina dalam bidang ekonomi dan politik, dan beliau sering dianggap sebagai pembela bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Cina di Malaysia. Ini berbeda dengan pendekatan lebih sederhana yang diambil oleh UMNO dan pemimpin-pemimpin Melayu lainnya.
Ketegangan ini menyebabkan krisis internal dalam MCA, yang akhirnya menyaksikan Lim Chong Eu meninggalkan parti tersebut dan melanjutkan perjuangannya melalui GERAKAN. Di bawah kepimpinannya, GERAKAN menjadi suara penting bagi komunitas Cina yang menginginkan pengakuan lebih besar dalam aspek politik dan budaya di Malaysia.
Perjuangan Lim Chong Eu dalam memperjuangkan hak-hak komunitas Cina dan usulannya untuk mengakui bahasa Cina sebagai bahasa resmi kedua
Dasar Ekonomi dan Favoritisme
Selama memimpin Pulau Pinang, Lim Chong Eu dipuji atas usahanya mengubah negeri ini menjadi pusat industri, terutama dengan menarik investasi asing. Namun, kebijakan-kebijakannya juga dikritik oleh sebagian pihak yang menduga beliau lebih memihak kepada kelompok atau bisnis tertentu dalam komunitas Cina, terutama yang memiliki hubungan erat dengan partinya, Gerakan. Tuduhan favoritisme dan kronisme sering dilontarkan kepada pemerintahannya, terutama oleh mereka yang merasa bahwa beberapa proyek atau kontrak diberikan kepada bisnis yang memiliki hubungan politik.
