Konstitusi Norwegia (nama lengkap: Konstitusi Kerajaan Norwegia; bahasa Denmark:Kongeriget Norges Grundlovcode: da is deprecated ;[1]Bokmål:Kongeriket Norges Grunnlovcode: nb is deprecated ; Nynorsk:Kongeriket Noregs Grunnlovcode: nn is deprecated ) adalah hukum dasarNorwegia yang diadopsi pada tanggal 16 Mei dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 1814 oleh Majelis Konstituante Norwegia di Eidsvoll.
Konstitusi Norwegia lahir sebagai respons atas Perang Napoleon dan berakhirnya persatuan dengan Denmark, serta dipengaruhi oleh Revolusi Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan pemikiran para filsuf Pencerahan. Sebagai konstitusi demokratis pertama di Eropa, dokumen ini menegaskan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan. Setelah sempat dinonaktifkan saat Norwegia bergabung dengan Swedia pada 1814, konstitusi diberlakukan kembali pada 1905 dan sejak itu mengalami berbagai revisi. Konstitusi dibagi menjadi empat bagian utama: prinsip dasar, legislatif (Majelis Nasional), eksekutif (pemerintah), dan yudikatif (peradilan), masing-masing mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme kerja cabang pemerintahan.[2]
↑Dalam konstitusi tahun 1814, parlemen secara de facto dibagi menjadi dua kamar. Kamar ini terdiri dari Lagting dan Odelsting, tetapi kamar ini dihapuskan pada tahun 2009.