Perencanaan awal

Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 1 hingga 9 November 2008, diselenggarakan Indonesia Japan Expo 2008, sebuah pameran yang dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diselenggarakan oleh Kompas dan Nikkei.^[4]

Pada pameran tersebut, Jepang menampilkan teknologi kereta cepat Shinkansen dalam bentuk simulator tiga dimensi. Melalui simulator berkapasitas 600 penonton ini, pengunjung disuguhi tayangan realistik berdurasi delapan menit yang menghadirkan sensasi seolah-olah sedang berada di atas kereta Shinkansen sungguhan. Setelah itu, penonton diajak berkeliling ke berbagai destinasi wisata terindah di Jepang, semuanya disajikan melalui layar lebar dan kacamata 3D yang memperkuat kesan nyata.^[4]

Pada tahun 2008, Kementerian Perhubungan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan studi mengenai pembangunan kereta berkecepatan tinggi di Indonesia. Hasil studi tersebut menetapkan bahwa rute Jakarta–Surabaya akan menjadi tahap awal proyek. Namun, karena besarnya kebutuhan pendanaan, tahap awal tersebut kemudian diubah menjadi rute Jakarta–Bandung.^[5]

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2011, rencana pembangunan kereta kecepatan tinggi di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagai salah satu rencana jangka panjang. Selain itu, rencana tersebut juga dimasukkan dalam Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025.^[6] Peraturan tersebut memuat rencana pembangunan jalur kereta berkecepatan tinggi yang membentang dari Merak di Banten dengan Banyuwangi di Jawa Timur, melalui jalur pantai utara Pulau Jawa, serta memuat rencana pembangunan rute Jakarta–Bandung.^[7]

Pada tahun 2012, pemerintah melakukan studi pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS). Awalnya, pembiayaan direncanakan dengan porsi 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari swasta, tetapi skema tersebut dianggap tidak memungkinkan. Setelah beberapa kali penyesuaian ditetapkan menjadi 60:40, proyek tetap belum berjalan karena minimnya dukungan politik dari pemerintahan saat itu.^[5]

Studi kelayakan oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA)

Pada Mei 2015, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) menerbitkan laporan berjudul Feasibility Study for Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project (As a Part of Jakarta–Surabaya).^[8]

Studi kelayakan tersebut melibatkan sejumlah konsultan dan lembaga Jepang, antara lain Japan International Consultants for Transportation, Yachiyo Engineering, Oriental Consultants Global, Mitsubishi Research Institute, dan Nippon Koei. Dari pihak Indonesia, proyek ini turut melibatkan Universitas Gadjah Mada, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB (LAPI ITB), serta PT Matra Rekayasa Internasional.

Tim gabungan ini melakukan analisis menyeluruh mencakup rute, kondisi geologi, perpajakan, hingga proyeksi jumlah penumpang. Hasil studi tersebut merekomendasikan pembangunan kereta berkecepatan 300 km/jam, dengan skema kemitraan pemerintah–swasta.

Selain itu, studi tersebut juga mengusulkan pembangunan stasiun di Halim dan Tegalluar, yang dilengkapi dengan kawasan bisnis terpadu, meniru model pengembangan Shinkansen di Jepang. Rute tersebut dipilih karena memiliki biaya pembangunan paling rendah dibandingkan dengan rute-rute lain yang dikaji dalam studi kelayakan tersebut.

Penawaran Tiongkok dan pembentukan KCIC

Pada bulan April 2015, Republik Rakyat Tiongkok bersaing dengan Jepang untuk menawarkan kereta kecepatan tinggi mereka untuk Indonesia.^[9] Perlombaan tersebut, menurut The Jakarta Post, menjadi bagian dari dinamika politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut dalam upaya memperluas pengaruh strategis di kawasan Asia-Pasifik.^[10] Proyek ini sempat hampir dibatalkan pada akhir bulan September 2015, hingga akhirnya Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek dengan nilai Rp 75 triliun (US$ 5 miliar).^[11]

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) resmi dibentuk sebagai sebuah konsorsium dari empat BUMN yang akan terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi, yakni Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga. Pada tanggal 6 Oktober 2015, pembentukan konsorsium pun dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Presiden Joko Widodo kemudian mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. PSBI rencananya akan melakukan penyertaan modal ke sebuah perusahaan patungan yang didirikan bersama BUMN Tiongkok.^[12][13]

Perusahaan patungan tersebut kemudian didirikan dengan nama PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan PSBI memegang 60% saham, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 2015 dan direncanakan akan mengutamakan komersialisasi, tidak memberatkan APBN, dan mengedepankan sinergi antar bisnis.^[14] Menanggapi kerja sama yang baru ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan bahwa ia "sangat menyesalkan" dan "sulit memahami" pilihan Indonesia.^[9] Namun, Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, mengatakan bahwa struktur keuangan Tiongkok dinilai lebih menguntungkan karena proposal Tiongkok tidak memerlukan jaminan dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.^[15]

Konstruksi

Memulai konstruksi, Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang menetapkan kereta cepat sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional.^[16] Pada tanggal 21 Januari 2016, Jokowi meletakkan batu pertama konstruksi di kawasan Perkebunan Teh Walini milik PTPN VIII. Pembiayaan konstruksi kala itu diperkirakan mencapai Rp 70 triliun.^[17] Pada tahun 2017, di Kota Beijing, ditandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping.^[16]

Trase yang ditetapkan adalah rute Jakarta–Bandung sejauh 142,3 km,^[18] dengan didukung empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Pada tanggal 18 Oktober 2021, KCIC menyatakan bahwa Stasiun Walini dihentikan pembangunannya, karena alasan efisiensi biaya. Oleh karena itu, KCIC akan menggeser pembangunan stasiun tersebut ke Padalarang, agar kereta cepat dapat lebih terintegrasi dengan layanan Kereta Api Indonesia.^[19]

Proyek ini mengalami pembengkakan biaya, yang semula diperkirakan US$ 6,1 miliar, menjadi US$ 8,6 miliar. Untuk menangani masalah tersebut, manajemen KCIC berupaya menekan biaya menjadi sebesar US$ 8 miliar. Kementerian BUMN lalu mengatakan bahwa pembengkakan biaya tersebut akan ditutup dengan pendanaan dari konsorsium pemegang saham serta pinjaman.^[20]

Pada tanggal 18 Mei 2023, KCIC resmi memulai uji coba perdana jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. Jalur KCIC dialiri listrik dengan tegangan 27,5 kV AC.^[21] Pada tanggal 16 September, KCIC mulai membuka uji coba perdana gratis bagi masyarakat umum hingga 30 September.^[22]