Membangun Koperasi di Tanjungsari bersama R. Hasan Nata Permana
Menurut Ajip Rosidi (2010), ketika R. Hasan Nata Permana (salah satu tokoh Masyumi dari Ciamis) diangkat menjadi Camat di Tanjungsari, Sumedang pada tahun 1942, ia bersama-sama membangun koperasi di Tanjungsari yang berkonsep pertokoan.[8] Selain itu, ia juga menjadi anggota dari Jawa Hokokai.[9]
Masa Kemerdekaan
Ia pertama kali aktif di dunia politik ketika masuk menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1952.[10] Setelah tidak aktif dalam kegiatan fisik, ia menjadi pengusaha (terutama pengusaha tembakau) di daerahnya (Tanjungsari, Sumedang) dan mengembangkan pacuan kuda di Tanjungsari, Sumedang. Selain membangun pacuan kuda, ia juga pernah menjadi Direktur Pabrik Rokok Nasional (Parona) di Tanjungsari, Sumedang (yang terletak di Desa Gudang, Tanjungsari) serta menjadi direktur pada perusahan ekspor dan impor CV. Mataram dan CV. S. Sriwenda di Jakarta.
Kemudian ia pindah ke Jakarta dan menjadi pengusaha ekspor impor sebelum memutuskan terjun ke dunia politik melalui PDI pada akhir dekade 1970-an. Konon, ia pernah berhubungan dekat dengan Soeharto pada awal masa pemerintahan Soeharto. Selain itu, ia juga membimbing anaknya secara tidak langsung (terutama Alex Asmasoebrata) untuk terjun ke dunia balap mobil dengan mencari sponsor sendiri dalam membalap.[3][4][10][11]
Mengundurkan diri dari Ketua DPD PDI DKI Jakarta dan mendukung pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia periode 1993-1998
Ketika terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI untuk Periode 1987-1992, ia termasuk ke dalam jajaran anggota dan pengurus DPD PDI se-Indonesia yang menyatakan memilih untuk menjadi Anggota DPR RI dibandingkan menjadi Ketua DPD PDI (sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua DPD PDI DKI Jakarta). Ia beralasan lebih memilih menjadi Anggota DPR RI dibandingkan menjadi Ketua DPD PDI DKI Jakarta adalah lebih karena masalah kecapekan saja.[14]
Pada tahun 1989, ia pernah membuat heboh DPR RI dengan membagikan selebaran yang berisi mendukung pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia periode 1993-1998 meskipun hal ini terlalu cepat 3 tahun.[10] Sebelumnya, ia pernah berkomentar mengenai hasil kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow (yang saat itu masih menjadi Ibukota Uni Soviet) yang intinya mendukung ucapan presiden untuk menyingkirkan golongan-golongan yang menghambat pembangunan secara inkonstitusional.[15] Tindakan yang ia lakukan ini didasarkan setelah ia mendengarkan perkataan Soeharto yang akan "menggebuk" siapapun yang akan menggantikan dirinya secara inkonstitusional.
Selain terhadap kepemimpinan Soeharto, Ia juga pernah mengatakan hal ini ketika dua Gubernur Jakarta (Tjokropranolo dan R. Soeprapto) akan habis masa jabatannya meskipun pada akhirnya mereka diganti.[10]
Tanggapannya terkait korupsi
Ia juga pernah berpendapat, bahwa opini korupsi di Indonesia yang tinggi sebenarnya hanya terjadi sebagian kecil saja di tingkat pegawai pemerintahan sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.[6]
Dunia penyiaran
Ia termasuk salah satu Anggota DPR RI yang ikut mengawal lahirnya RCTI termasuk beberapa kebijakan terkait pemasangan dekoder hingga akhir masa jabatannya pada 1992.[7]
1974-1980: Anggota Dewan Pengawas Keuangan KONI Pusat
Ketua Djamiatul Muslimin Indonesia (DMI) (Underbouw PNI bagi umat Islam)[16][17]
Karier Politik
1977-1989: Ketua DPD PDI DKI Jakarta.
1980-1982: Anggota MPR RI.
1982-1992: Anggota DPR RI dari DKI Jakarta.
1987-1992: Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Referensi
↑Agu 2003, Liputan629; Wib, 09:20. "Ipik Asmasoebrata Meninggal Dunia". liputan6.com. Diakses tanggal 2019-01-27.Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
↑Widjajanto, Andi.; Wulan, Alexandra Retno.; Universitas Indonesia. Pusat Kajian Global Civil Society. (2006). Negara, intel, dan ketakutan (Edisi Cet. 1). Jakarta: Pacivis, University of Indonesia. ISBN9792521623. OCLC72162042.
