An Act To declare the purpose of the people of the United States as to the future political status of the people of the Philippine Islands, and to provide a more autonomous government for those islands.
Ditandatangani PresidenWoodrow Wilsonpada tanggal 29 Agustus 1916
Anggota Kongres William Jones menulis rancangan undang-undang ini untuk menggantikan Undang-Undang Organik Filipina tahun 1902.Sebuah poster yang mempromosikan pengesahan Hukum Jones
Undang-undang ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat ke-64 pada tanggal 29 Agustus 1916, dan berisi deklarasi formal dan resmi pertama dari komitmen pemerintah federal Amerika Serikat untuk memberikan kemerdekaan kepada Filipina.[1] Undang-undang ini merupakan kerangka kerja untuk "pemerintahan yang lebih otonom", dengan hak-hak istimewa tertentu yang diberikan kepada Amerika Serikat untuk melindungi hak dan kepentingan kedaulatannya, sebagai persiapan untuk pemberian kemerdekaan oleh Amerika Serikat. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemberian kemerdekaan hanya akan terjadi "segera setelah pemerintahan yang stabil dapat dibentuk", yang akan ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri.
Undang-undang ini juga mengubah badan legislatif Filipina menjadi badan pemerintah pertama Filipina yang dipilih secara langsung dan karenanya membuatnya lebih otonom dari pemerintah Amerika Serikat. Undang-Undang Organik Filipina tahun 1902 sendiri sudah menetapkan majelis rendah yang dipilih secara langsung (Majelis Filipina), sementara majelis tinggi (Komisi Filipina) ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat.[2] Hukum Jones menetapkan bahwa kedua majelis dipilih secara langsung[2] dan mengubah nama Majelis Filipina menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang eksekutif sendiri tetap dipimpin oleh seorang gubernur jenderal Filipina yang ditunjuk dan merupakan orang berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Pada waktu undang-undang ini diterapkan, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengadakan pemilihan umum pada tanggal 3 Oktober 1916 untuk memilih anggota Senat Filipina yang baru dibentuk. Adapun pemilihan umum Majelis Filipina telah diadakan sebelumnya pada tanggal 6 Juni. Anggota majelis yang terpilih dalam pemilihan tersebut kemudian ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan undang-undang.
↑Dalam "Instruksi Presiden ke Komisi FilipinaDiarsipkan 27 Februari 2009 di Wayback Machine." tanggal 7 April 1900, PresidentWilliam McKinley menegaskan kembali niat Pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk dan mengatur pemerintahan populer di wilayah administratif kota dan provinsi Kepulauan Filipina. Namun, tidak ada pernyataan resmi tersebut yang membahas tentang Kemerdekaan Filipina.